UI Pastikan Tak Ada Intervensi Politik dalam Pemilihan Dekan
Sabtu, 25 Oktober 2025 - 16:17 WIB
loading...
A
A
A
Senada pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengimbau agar proses pemilihan dekan seluruh Fakultas UI benar-benar terbebas dari praktik politik aliran maupun intervensi kekuasaan. Menurutnya, jabatan dekan bukanlah panggung politik, melainkan amanah akademik.
“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” kata Trubus dalam keterangannya, beberapa Waktu lalu.
Menurut dia, aneh bila kampus negeri justru terjerumus pada politik aliran dan praktik intervensi di level pemilihan dekan. "Kalau ada intervensi dan intrik muncul dalam proses pemilihan dekan sekelas kampus dan fakultas menurut saya aneh. Harusnya kan bagaimana dia bisa mengembangkan kampus ke depan dengan menjaga nilai-nilai yang dijunjung di kampus UI,” ujarnya.
Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
“Kampus ya harus bebas intervensi dan memang harus mencerminkan jiwa-jiwa akademik. Itu yang harus ditekankan,” kata Trubus dalam keterangannya, beberapa Waktu lalu.
Menurut dia, aneh bila kampus negeri justru terjerumus pada politik aliran dan praktik intervensi di level pemilihan dekan. "Kalau ada intervensi dan intrik muncul dalam proses pemilihan dekan sekelas kampus dan fakultas menurut saya aneh. Harusnya kan bagaimana dia bisa mengembangkan kampus ke depan dengan menjaga nilai-nilai yang dijunjung di kampus UI,” ujarnya.
Tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
(nnz)
Lihat Juga :
