PB PGRI Serukan Pentingnya Anggaran Pendidikan dan Guru di Seminar Internasional
Kamis, 11 Desember 2025 - 14:05 WIB
loading...
PB PGRI menggelar seminar internasional Go Public Fund Education Campaign: Quality Education for All di Gedung Guru, Jakarta, Rabu (10/12/2025). Foto/PB PGRI.
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menggelar seminar internasional “Go Public Fund Education Campaign: Quality Education for All” sebagai upaya global mendorong investasi lebih besar pada pendidikan publik dan kesejahteraan guru .
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan bahwa PGRI telah lama berkomitmen memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun sejak tahun 2023, organisasi ini menerima mandat khusus untuk mengampanyekan pentingnya pendanaan pendidikan yang adil, perlindungan guru, serta masa depan profesi guru dan dosen di Indonesia.
Baca juga: Pensiun Jadi Menkeu, Sri Mulyani akan Ngajar di Oxford
Unifah mengungkapkan keprihatinannya karena Indonesia sebenarnya termasuk sedikit negara yang menetapkan 20 persen anggaran pendidikan dalam konstitusi. Namun implementasi di lapangan tidak selalu sesuai.
“Sejak 2005 sampai sekarang, kami terus menegur pemerintah, bahkan melakukan judicial review ke MK agar mandat undang-undang ini benar-benar dijalankan,” ujarnya.
PGRI juga menyoroti situasi guru di Indonesia, khususnya banyaknya guru honorer serta perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta. Karena itu, kampanye “Go Public Fund Education” menekankan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kepastian kerja, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru.
“Ini pentingnya kampanye ini. Pendidikan adalah hak dan masa depan bangsa, dan kita memperjuangkannya dengan cara Indonesia,” tegas Unifah.
Baca juga: Kurikulum Pembelajaran di Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Disederhanakan
Dalam sesi internasional, Anand Singh, Regional Director of Education International Asia-Pacific (EIAP), menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi krisis kekurangan guru terbesar dalam sejarah. UNESCO mencatat kebutuhan 44 juta guru untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah universal pada 2030, termasuk 18 juta di Asia Pasifik.
“Krisis ini diperburuk oleh pendanaan yang tidak memadai, gaji rendah, buruknya kondisi kerja, serta menurunnya minat generasi muda untuk menjadi guru,” ujar Anand.
Ia menambahkan bahwa Panel Tingkat Tinggi PBB tentang Profesi Guru 2024 telah menawarkan solusi berupa gaji layak, keamanan kerja, otonomi guru, kondisi kerja yang baik, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan. Negara seperti Nepal dan Mongolia telah menunjukkan perubahan nyata setelah melakukan kenaikan gaji besar bagi guru.
Anand menegaskan bahwa investasi pada guru berarti investasi pada masa depan anak-anak dan kemajuan bangsa.
“Kenaikan gaji, pengurangan beban kerja, dan kepastian kerja adalah syarat utama menarik dan mempertahankan guru berkualitas,” katanya.
Melalui kampanye global “Go Public Fund Education”, serikat pendidikan dan organisasi guru di seluruh dunia siap bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan komitmen ini.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berinvestasi pada guru dan pendidikan,” tegas Anand.
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi, menegaskan bahwa PGRI telah lama berkomitmen memperjuangkan anggaran pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun sejak tahun 2023, organisasi ini menerima mandat khusus untuk mengampanyekan pentingnya pendanaan pendidikan yang adil, perlindungan guru, serta masa depan profesi guru dan dosen di Indonesia.
Baca juga: Pensiun Jadi Menkeu, Sri Mulyani akan Ngajar di Oxford
Unifah mengungkapkan keprihatinannya karena Indonesia sebenarnya termasuk sedikit negara yang menetapkan 20 persen anggaran pendidikan dalam konstitusi. Namun implementasi di lapangan tidak selalu sesuai.
“Sejak 2005 sampai sekarang, kami terus menegur pemerintah, bahkan melakukan judicial review ke MK agar mandat undang-undang ini benar-benar dijalankan,” ujarnya.
PGRI juga menyoroti situasi guru di Indonesia, khususnya banyaknya guru honorer serta perbedaan perlakuan antara guru negeri dan swasta. Karena itu, kampanye “Go Public Fund Education” menekankan perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap kepastian kerja, kesejahteraan, profesionalisme, dan perlindungan guru.
“Ini pentingnya kampanye ini. Pendidikan adalah hak dan masa depan bangsa, dan kita memperjuangkannya dengan cara Indonesia,” tegas Unifah.
Baca juga: Kurikulum Pembelajaran di Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Disederhanakan
Dalam sesi internasional, Anand Singh, Regional Director of Education International Asia-Pacific (EIAP), menyampaikan bahwa dunia tengah menghadapi krisis kekurangan guru terbesar dalam sejarah. UNESCO mencatat kebutuhan 44 juta guru untuk mencapai pendidikan dasar dan menengah universal pada 2030, termasuk 18 juta di Asia Pasifik.
“Krisis ini diperburuk oleh pendanaan yang tidak memadai, gaji rendah, buruknya kondisi kerja, serta menurunnya minat generasi muda untuk menjadi guru,” ujar Anand.
Ia menambahkan bahwa Panel Tingkat Tinggi PBB tentang Profesi Guru 2024 telah menawarkan solusi berupa gaji layak, keamanan kerja, otonomi guru, kondisi kerja yang baik, perlindungan sosial, serta peningkatan kesejahteraan. Negara seperti Nepal dan Mongolia telah menunjukkan perubahan nyata setelah melakukan kenaikan gaji besar bagi guru.
Anand menegaskan bahwa investasi pada guru berarti investasi pada masa depan anak-anak dan kemajuan bangsa.
“Kenaikan gaji, pengurangan beban kerja, dan kepastian kerja adalah syarat utama menarik dan mempertahankan guru berkualitas,” katanya.
Melalui kampanye global “Go Public Fund Education”, serikat pendidikan dan organisasi guru di seluruh dunia siap bekerja sama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan komitmen ini.
“Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berinvestasi pada guru dan pendidikan,” tegas Anand.
(nnz)
Lihat Juga :
