Kemendikdasmen Resmikan PJJ Pendidikan Menengah, Sasar 3.500 Anak Tidak Sekolah
Sabtu, 25 April 2026 - 11:41 WIB
loading...
Kemendikdasmen resmi memperluas implementasi PJJ jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi . Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ( Kemendikdasmen ) resmi memperluas implementasi Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) jenjang pendidikan menengah ke 34 provinsi pada 2026. Program ini menargetkan 3.500 anak tidak sekolah (ATS) agar kembali mengakses pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dalam peluncuran program ini di Tangerang mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
Baca juga: Mensos: Siswa Sekolah Rakyat Ditargetkan Capai 100 Ribu pada 2027
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau yang mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ungkap Mendikdasmen, melalui siaran pers, Sabtu (25/4/2026).
Selanjutnya, Mu’ti turut menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini. Ia menyebut, Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara real-time kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” paparnya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program PJJ. “Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, di antaranya kepada anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Tatang menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS yang ada saat ini dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 s.d. 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” tutup Dirjen Tatang.
Tahun 2025, PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk. Demikian, pada tahun 2026 PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti dalam peluncuran program ini di Tangerang mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan setiap anak Indonesia dapat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, tanpa terkendala faktor geografis, ekonomi, maupun kondisi sosial lainnya.
Baca juga: Mensos: Siswa Sekolah Rakyat Ditargetkan Capai 100 Ribu pada 2027
“Kita harus menekankan bahwa pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebatas kegiatan formal di ruang kelas, melainkan sebagai proses pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan paradigma tersebut kami ingin menjangkau yang mereka yang tidak terjangkau sehingga PJJ ini menjadi solusi nyata untuk menjawab tantangan pemerataan akses pendidikan,” ungkap Mendikdasmen, melalui siaran pers, Sabtu (25/4/2026).
Selanjutnya, Mu’ti turut menyoroti tentang pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi program ini. Ia menyebut, Kemendikdasmen terus mendorong pengembangan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk rencana pembangunan studio pembelajaran yang memungkinkan para guru terbaik dapat mengajar secara real-time kepada para murid di berbagai daerah.
“Super aplikasi Rumah Pendidikan telah kami kembangkan sebagai bagian dari digitalisasi pembelajaran yang dapat diakses oleh siapa pun. Tentunya implementasi PJJ juga harus berfokus pada pembentukan karakter dan penguatan kompetensi. Dengan demikian, peran pengajar sangat penting serta memperhatikan keseimbangan antara aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter,” paparnya.
Sebagai tahap awal, sebanyak 20 sekolah telah ditetapkan sebagai mitra dan pionir dalam pelaksanaan program PJJ. “Kami berharap sekolah-sekolah tersebut dapat menjadi model praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh di Indonesia dan juga menjadi solusi nyata dalam mewujudkan layanan pendidikan yang merata, inklusif, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa penerapan PJJ tingkat menengah secara lebih luas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi mereka yang memerlukan layanan pendidikan khusus, di antaranya kepada anak-anak Indonesia yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran akibat geografis, sosial, ekonomi, maupun faktor lainnya.
Tatang menambahkan, berdasarkan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, bahwa saat ini jumlah ATS untuk jenjang pendidikan menengah mencapai sekitar 1,13 juta dari 4 juta ATS yang ada saat ini dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan layanan pendidikan yang bersifat khusus, salah satunya melalui PJJ.
“Prioritas pelaksanaan PJJ ini untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan ATS tinggi, daerah rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) dengan anak pekerja migran Indonesia yang tinggi. Secara lebih luas, PJJ kami selenggarakan untuk menjangkau ATS dengan rentang usia 16 s.d. 18 tahun dengan persyaratan utamanya yaitu anak Indonesia dengan status ATS,” tutup Dirjen Tatang.
Tahun 2025, PJJ jenjang pendidikan menengah menggandeng Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK), Malaysia dan SMAN 2 Padalarang, Jawa Barat sebagai sekolah induk. Demikian, pada tahun 2026 PJJ jenjang pendidikan menengah akan melibatkan 21 sekolah induk, termasuk SIKK yang akan menjadi pusat komando penyelenggaraan dan penanggung jawab penuh PJJ di wilayah tersebut, termasuk untuk penyiapan guru PJJ, materi belajar, serta penerbitan ijazah untuk murid.
Selain 21 sekolah induk, program ini juga melibatkan 62 sekolah mitra yang akan berkolaborasi dengan sekolah induk sebagai unit layanan peserta didik, serta pusat dukungan belajar lokal, seperti penyediaan ruang belajar luring maupun tutor yang akan menjadi pendamping bagi murid PJJ jenjang pendidikan menengah.
(nnz)
Lihat Juga :
