FSGI Kritisi Penyederhanaan Kurikulum yang Terkesan Tertutup, Ada Apa?
loading...
Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait polemik Penyederhanaan Kurikulum, salah satunya soal penghapusan mata pelajaran Sejarah yang disiarkan melalui YouTube menuai reaksi dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
FSGI mengkritisi proses uji publik penyederhanaan kurikulum yang disebut Nadiem tengah berlangsung saat ini."Kami merasakan tidak ada uji publik ya. Apa yang akan diuji publikkan?wong produknya belum ada. Nah, pernyataan Mas Nadiem ini berbeda dengan kenyataan sesungguhnya," kata Wasekjen FSGI, Satriwan Salim, Minggu (20/9/2020). (Baca juga: Menteri Nadiem Ingin Sejarah Menjadi Relevan dan Inspiratif )
Seharusnya, kata Satriwan, ada diskursus ke publik terkait isi penyederhanaan kurikulum ini. Kemendikbud juga wajib menyampaikan apa dan bagaimana isi draf Rancangan Penyederhanaan Kurikulum yang dimaksud."Agar ada diskursus wacana, dialog antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan," terangnya.
Satriwan meminta Kemendikbud percaya diri dalam menyampaikan draf-draf penyederhanaan kurikulum tersebut. Bagaimana alasan filosofis, akademis, pedagogis, dan sosiologis yang diambil dalam penyederhanaan kurikulum tersebut.
"Sampaikan ke masyarakat, libatkan asosiasi guru mata pelajaran, organisasi guru, LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), orang tua siswa dan sebagainya. Jangan hanya berdiskusi dengan think tank dari kelompok-kelompok tertentu saja," sebut Satriwan. (Baca juga: Rujukan Generasi Muda, Pelajaran Sejarah Wajib Ada di Sekolah Menengah )
Dia juga menyesalkan, materi pembahasan penyederhanaan kurikulum itu justru didapat dari draf-draf internal yang bocor datau beredar secara tidak sengaja ke publik. Padahal, kata Satriwan, pembahasan kurikulum adalah sebuah pekerjaan besar dunia pendidikan, sehingga membutuhkan banyak perspektif, usulan, dan masukan yang komprehensif.
"Libatkan seluruh pemangku kepentingan agar ada gotong royong. Saya juga tak antiperubahan kurikulum. Tapi prasyarat di atas wajib dipenuhi, agar ada partisipasi publik yang terbuka," tegas Satriwan.
Kemudian Satriwan membandingkan proses pembahasan saat menyusun Kurikulum 2013 beberapa tahun lalu. Satriwan menceritakan bahwa kala itu seluruh tokoh-tokoh pendidikan nasional ikut turun gunung memberikan masukan ke Kemendikbud.
"Termasuk ikut menjadi tim penyusunan kurikulum. Sehingga jelas ada diskursus dengan publik dan terbuka. Bukan seperti saat ini, tertutup atau hanya dibahas dengan 'publik' tertentu," ungkap Satriwan.
FSGI mengkritisi proses uji publik penyederhanaan kurikulum yang disebut Nadiem tengah berlangsung saat ini."Kami merasakan tidak ada uji publik ya. Apa yang akan diuji publikkan?wong produknya belum ada. Nah, pernyataan Mas Nadiem ini berbeda dengan kenyataan sesungguhnya," kata Wasekjen FSGI, Satriwan Salim, Minggu (20/9/2020). (Baca juga: Menteri Nadiem Ingin Sejarah Menjadi Relevan dan Inspiratif )
Seharusnya, kata Satriwan, ada diskursus ke publik terkait isi penyederhanaan kurikulum ini. Kemendikbud juga wajib menyampaikan apa dan bagaimana isi draf Rancangan Penyederhanaan Kurikulum yang dimaksud."Agar ada diskursus wacana, dialog antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan," terangnya.
Satriwan meminta Kemendikbud percaya diri dalam menyampaikan draf-draf penyederhanaan kurikulum tersebut. Bagaimana alasan filosofis, akademis, pedagogis, dan sosiologis yang diambil dalam penyederhanaan kurikulum tersebut.
"Sampaikan ke masyarakat, libatkan asosiasi guru mata pelajaran, organisasi guru, LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), orang tua siswa dan sebagainya. Jangan hanya berdiskusi dengan think tank dari kelompok-kelompok tertentu saja," sebut Satriwan. (Baca juga: Rujukan Generasi Muda, Pelajaran Sejarah Wajib Ada di Sekolah Menengah )
Dia juga menyesalkan, materi pembahasan penyederhanaan kurikulum itu justru didapat dari draf-draf internal yang bocor datau beredar secara tidak sengaja ke publik. Padahal, kata Satriwan, pembahasan kurikulum adalah sebuah pekerjaan besar dunia pendidikan, sehingga membutuhkan banyak perspektif, usulan, dan masukan yang komprehensif.
"Libatkan seluruh pemangku kepentingan agar ada gotong royong. Saya juga tak antiperubahan kurikulum. Tapi prasyarat di atas wajib dipenuhi, agar ada partisipasi publik yang terbuka," tegas Satriwan.
Kemudian Satriwan membandingkan proses pembahasan saat menyusun Kurikulum 2013 beberapa tahun lalu. Satriwan menceritakan bahwa kala itu seluruh tokoh-tokoh pendidikan nasional ikut turun gunung memberikan masukan ke Kemendikbud.
"Termasuk ikut menjadi tim penyusunan kurikulum. Sehingga jelas ada diskursus dengan publik dan terbuka. Bukan seperti saat ini, tertutup atau hanya dibahas dengan 'publik' tertentu," ungkap Satriwan.
(mpw)
Lihat Juga :
