Banyak Pengaduan Orang Tua, FMPP Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa
loading...
Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) meminta pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa yang telah lulus. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) meminta pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa yang telah lulus. Pemerintah, mestinya menindak tegas sekolah yang menahan hak siswa tersebut.
Ketua FMPP Illa Setiawati mengatakan, pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat terkait penahanan ijazah. Laporan penahanan ijazah terjadi pada siswa SMA, SMK, dan SLB baik negeri ataupun swasta di Jawa Barat. (Baca juga: Libur Akhir Tahun, Bantuan Kuota Tahap 3 Berlaku 75 Hari )
Mestinya, kata dia, sekolah tidak melakukan penahanan ijazah karena betentangan dengan PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Di mana pada pasal 52 menjelaskan bahwa pungutan dana yang bersumber dari masyarakat tidak dikaitkan dengan akademik.
"Kami meminta Gubernur Jabar atau Kadisdik Jabar memberikan Sanksi kepada Kepala sekolah atau Yayasan yang terbukti dengan sengaja menahan ijazah siswa," beber dia.
Persoalan keuangan yang berujung penahanan ijazah, kata dia, mestinya tidak hanya dibebankan kepada siswa. Gubernur dan DPRD Jawa Barat mestinya segera membantu sekolah swasta sebagai pengganti uang tunggakan orang tua siswa dengan meningkatkan BPMU dari Rp500.000 menjadi 1 juta rupiah persiswa pertahun. (Baca juga: Bantuan Kuota untuk Tetap Nyalakan Api Belajar Siswa )
"Apabila Gubernur Jawa Barat tidak segera melakukan tuntutan kami, FMPP beserta masyarakat akan melakukan tuntutan secara hukum kepada para kepala sekolah dan Ketua Yayasan. Apabila hingga 30 September ini belum ditindaklanjuti, kami akan melakukan aksi besar-besaran pada 1 Oktober 2020," imbuh dia.
Ketua FMPP Illa Setiawati mengatakan, pihaknya menerima banyak pengaduan masyarakat terkait penahanan ijazah. Laporan penahanan ijazah terjadi pada siswa SMA, SMK, dan SLB baik negeri ataupun swasta di Jawa Barat. (Baca juga: Libur Akhir Tahun, Bantuan Kuota Tahap 3 Berlaku 75 Hari )
Mestinya, kata dia, sekolah tidak melakukan penahanan ijazah karena betentangan dengan PP No 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Di mana pada pasal 52 menjelaskan bahwa pungutan dana yang bersumber dari masyarakat tidak dikaitkan dengan akademik.
"Kami meminta Gubernur Jabar atau Kadisdik Jabar memberikan Sanksi kepada Kepala sekolah atau Yayasan yang terbukti dengan sengaja menahan ijazah siswa," beber dia.
Persoalan keuangan yang berujung penahanan ijazah, kata dia, mestinya tidak hanya dibebankan kepada siswa. Gubernur dan DPRD Jawa Barat mestinya segera membantu sekolah swasta sebagai pengganti uang tunggakan orang tua siswa dengan meningkatkan BPMU dari Rp500.000 menjadi 1 juta rupiah persiswa pertahun. (Baca juga: Bantuan Kuota untuk Tetap Nyalakan Api Belajar Siswa )
"Apabila Gubernur Jawa Barat tidak segera melakukan tuntutan kami, FMPP beserta masyarakat akan melakukan tuntutan secara hukum kepada para kepala sekolah dan Ketua Yayasan. Apabila hingga 30 September ini belum ditindaklanjuti, kami akan melakukan aksi besar-besaran pada 1 Oktober 2020," imbuh dia.
(mpw)
Lihat Juga :
