Mendikbud Pastikan KBM di Rote Ndao Bisa Tatap Muka, Ini Syaratnya

JAKARTA - Mendikbud melakukan kunjungan ke kabupaten Rote Ndao untuk memastikan kegiatan pembelajaran di kawasan 3T tetap berjalan. Mendikbud mengingatkan bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang berlangsung tatap muka di Rote Ndao harus mengikuti protokol kesehatan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, memakai masker dan rajin cuci tangan. Mengingat Kabupaten Rote Ndao saat ini berada pada zona hijau dan kuning. (Baca juga: Kunjungi NTT, Mendikbud: Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan Sangat Terasa )

“Saya tahu adik-adik ini sudah rindu sekolah, kangen bermain bersama teman-teman, banyak juga orang tua sekarang ini yang stres membimbing anak belajar di rumah,” katanya melalui siaran pers, Kamis (12/11).

Mendikbud mengingatkan kembali kepada kepala sekolah dan guru-guru, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri, yaitu Mendikbud, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri keputusan mengenai melaksanakan tatap muka di sekolah bagi zona hijau dan kuning berada di pemerintah daerah, kepala sekolah dan orang tua siswa.

Jika ketiga pihak tersebut menyetujui untuk melakukan sekolah tatap muka, maka boleh dilaksanakan sekolah tatap muka. “Jadinya kalau zonanya hijau atau kuning, di mana Rote sudah kuning itu diperbolehkan tetapi tidak dipaksa. Itu juga tergantung orang tuanya, kepala sekolahnya, dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan, misalnya masuknya pun harus 50 persen kapasitasnya,” ujar Mendikbud. (Baca juga: Hasil Reses Anggota DPR, Kuota Rp7,2 T Belum Dirasakan Semua Guru-Siswa )

Mendikbud khawatir dengan kondisi orang tua yang tidak punya gawai dan jaringan internet yang tidak memadai, pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan mengakibatkan peserta didik tidak belajar sama sekali. “Saya khawatir mereka pun tidak belajar apa-apa di masa pandemi ini, karena tentunya mereka anak-anak yang ekonominya paling membutuhkan. Jadi jangan sampai anak-anak kita tertinggal,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Mendikbud berharap relaksasi yang sudah diberikan oleh pemerintah digunakan oleh pemerintah daerah dan sekolah, agar peserta didik yang tidak bisa melaksanakan PJJ segera bisa kembali belajar di sekolah. “Jadi bagi yang benar-benar membutuhkan asal orang tuanya setuju, tolong segera anak-anak ini kembali sekolah,” ungkap Mendikbud.