Belum Siap, Kemenko PMK: Asesmen Nasional Baiknya Diundur hingga 2022
loading...
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana melaksanakan Asesmen Nasional (AN) pada April 2021 mendatang. AN sendiri adalah pengganti Ujian Nasional (UN).
Merespons hal itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono menilai, rencana pelaksanaan AN tersebut ditunda hingga 2022 mendatang. (Baca juga: Kunjungi NTT, Mendikbud: Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan Sangat Terasa )
"Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," kata Agus di Kemenko PMK, Kamis (12/11/2020).
Menurut Agus, pembahasan pelaksanaan AN hingga saat ini belum tuntas. Karena itu penundaan pelaksanaan menjadi solusi yang tepat.
"Sekarang ujian kesataraan gimana yang paket A, B, C kan dengan UN tidak ada, kita kan kesulitan juga. Orang yang mau nyalon jadi anggota DPRD perlu ijazah kesetaraan SMA gimana caranya?," terang Agus. (Baca juga: Mendikbud Pastikan KBM di Rote Ndao Bisa Tatap Muka, Ini Syaratnya )
Karena itu, menurutnya pelaksanaan AN harus dilakukan secara matang, sebab banyak pihak yang akan terkait dalam pelaksanaan tersebut.
Meski begitu rencananya, kata Agus, ia akan menemui pihak Kemendikbud membahas kelanjutan pelaksanaan AN tersebut.
"Ini saya mau ketemu pak Totok sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan," tandasnya.
Merespons hal itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono menilai, rencana pelaksanaan AN tersebut ditunda hingga 2022 mendatang. (Baca juga: Kunjungi NTT, Mendikbud: Kesenjangan Infrastruktur Pendidikan Sangat Terasa )
"Kalau saya sarankan realisasinya mundur Oktober 2021 atau di 2022 kalau memang belum siap," kata Agus di Kemenko PMK, Kamis (12/11/2020).
Menurut Agus, pembahasan pelaksanaan AN hingga saat ini belum tuntas. Karena itu penundaan pelaksanaan menjadi solusi yang tepat.
"Sekarang ujian kesataraan gimana yang paket A, B, C kan dengan UN tidak ada, kita kan kesulitan juga. Orang yang mau nyalon jadi anggota DPRD perlu ijazah kesetaraan SMA gimana caranya?," terang Agus. (Baca juga: Mendikbud Pastikan KBM di Rote Ndao Bisa Tatap Muka, Ini Syaratnya )
Karena itu, menurutnya pelaksanaan AN harus dilakukan secara matang, sebab banyak pihak yang akan terkait dalam pelaksanaan tersebut.
Meski begitu rencananya, kata Agus, ia akan menemui pihak Kemendikbud membahas kelanjutan pelaksanaan AN tersebut.
"Ini saya mau ketemu pak Totok sebentar lagi. Kita sudah rapat sekali, kan perencanaan tentang bagaimana kesiapannya, kalau akan dilakukan tahun depankan seharusnya sudah matang konsep itu, dan harus segera disosialisasikan," tandasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
