Akses Pendidikan Belum Merata di Kawasan 3 T

Dengan dukungan dari Komisi X DPR, Mendikbud mengatakan telah melakukan relaksasi mekanisme penggunaan dana BOS di mana 100% kepala sekolah diberi kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan dana BOS. “Kepala sekolah boleh menggunakan untuk membuat perahu agar anaknya bisa sekolah. Kepala sekolah boleh membeli gawai yang murah untuk dipinjamkan kepada anak-anaknya dan juga guru-gurunya. Kepala sekolah boleh menggunakan dana BOS-nya untuk bayar gaji guru honorer dan membantu ekonomi guru. Namun sekolah harus terbuka kepada masyarakat agar super-transparan penggunaannya,” tutur Mendikbud.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mendukung penambahan alokasi BOS untuk wilayah 3T. Menurutnya langkah Mendikbud merupakan terobosan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik di wilayah 3T. “Kesenjangan pendidikan di kawasan 3T telah lama terjadi. Memang perlu langkah terobosan agar kesenjangan itu tidak kian lama kian dalam,” katanya. (Lihat videonya: Angin Puting Beliung Rusak Sejumlah Rumah)

Kendati demikian Huda menyarankan agar Kemendikbud memastikan peta pendidikan di kawasan 3T. Peta pendidikan tersebut bisa berisi data siswa, data sarana-prasarana sekolah hingga kebutuhan guru. Peta pendidikan di kawasan 3T akan memastikan bahwa alokasi anggaran BOS bisa tepat sasaran. (Neneng Zubaidah)