Penularan Covid-19 Tinggi, PJJ Masih Pilihan Terbaik di Tengah Pandemi
Senin, 21 Desember 2020 - 19:14 WIB
loading...
A
A
A
Rencana PTM ini seperti dipaksakan di tengah kebuntuan pemerintah pusat dan pemda untuk memperbaiki PJJ. Ada indikasi pemda-pemda berlomba membuka sekolah meskipun masih ada kasus Covid-19 di wilayahnya.
“Kalau belajar dari pengalaman lalu, relaksasi di zona kuning dan hijau banyak yang melanggar ketentuan SKB (4 Menteri). (Pelanggaran) misalnya, tidak melakukan atau memenuhi semua persyaratan pada daftar periksa. Kalau diikuti paparan Kemendikbud saat SKB 4 Menteri yang ketiga, di zona merah ada yang buka,” tuturnya.
Fahriza menyatakan PJJ masih harus dilakukan di sekolah yang berada di wilayah yang kasus Covid-19 masih tinggi. Pemerintah harus meningkatkan kualitas PJJ-nya. Pemerintah pusat dan pemda harus mendorong interaksi antara guru dan siswa. Selama ini, dalam PJJ daring kadang-kadang tidak ada interaksi.
Selanjutnya, sekolah dan guru harus aktif berinteraksi dengan para orang tua. Orang tua selama pandemi menjadi guru dadakan. Mereka memerlukan pendampingan karena tidak memiliki ilmu untuk mengajar. Kemudian, pemerintah harus memperbaiki kurikulum. Fahriza mengungkapkan masih banyak yang menggunakan kurikulum nasional.
Masalahnya, dalam aturan masih ada opsi menggunakan kurikulum nasional. Seharusnya ada penegasan menggunakan kurikulum darurat. “Banyak sekolah yang masih melaksanakan kurikulum secara nasional. Penyederhanaan kurikulum oleh kementerian belum selesai. SMK tidak ada dokumen yang disederhanakan oleh kementerian,” pungkasnya.
“Kalau belajar dari pengalaman lalu, relaksasi di zona kuning dan hijau banyak yang melanggar ketentuan SKB (4 Menteri). (Pelanggaran) misalnya, tidak melakukan atau memenuhi semua persyaratan pada daftar periksa. Kalau diikuti paparan Kemendikbud saat SKB 4 Menteri yang ketiga, di zona merah ada yang buka,” tuturnya.
Fahriza menyatakan PJJ masih harus dilakukan di sekolah yang berada di wilayah yang kasus Covid-19 masih tinggi. Pemerintah harus meningkatkan kualitas PJJ-nya. Pemerintah pusat dan pemda harus mendorong interaksi antara guru dan siswa. Selama ini, dalam PJJ daring kadang-kadang tidak ada interaksi.
Selanjutnya, sekolah dan guru harus aktif berinteraksi dengan para orang tua. Orang tua selama pandemi menjadi guru dadakan. Mereka memerlukan pendampingan karena tidak memiliki ilmu untuk mengajar. Kemudian, pemerintah harus memperbaiki kurikulum. Fahriza mengungkapkan masih banyak yang menggunakan kurikulum nasional.
Masalahnya, dalam aturan masih ada opsi menggunakan kurikulum nasional. Seharusnya ada penegasan menggunakan kurikulum darurat. “Banyak sekolah yang masih melaksanakan kurikulum secara nasional. Penyederhanaan kurikulum oleh kementerian belum selesai. SMK tidak ada dokumen yang disederhanakan oleh kementerian,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :