Kemendikbud Data 103 Sekolah Rusak Akibat Gempa di Sulbar
loading...
Foto salah satu sekolah dasar yang mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang Sulawesi Barat. Foto/Dok/Humas Kemendikbud
A
A
A
JAKARTA - Kemendikbud mendata sebanyak 103 sekolah mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang provinsi Sulawesi Barat. Pemerintah pusat pun akan membangun pos pendidikan di Sulbar untuk membantu penanganan darurat.
Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa. Sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.
Sebagai informasi, di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.
Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
Dalam rangka penanganan darurat, Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Plt Kabiro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman melalui siaran pers, Selasa (19/1).
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Berdasarkan laporan dari tim posko di lapangan, telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas. Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” terang Hendarman.
Berdasarkan hasil kaji cepat dampak gempa per 18 Januari 2021, terdapat 103 satuan pendidikan baik yang berada di pengelolaan pemerintah daerah maupun Kementerian Agama, rusak akibat gempa. Sebanyak 39 sekolah di antaranya mengalami rusak berat, 19 sekolah rusak sedang, dan 45 sekolah rusak ringan.
Sebagai informasi, di Kabupaten Mamuju, terdapat 18 sekolah yang masuk kategori rusak berat, 12 sekolah mengalami rusak sedang, dan 10 sekolah mengalami rusak ringan. Sementara di Kabupaten Majene, 19 sekolah mengalami rusak berat, enam sekolah mengalami rusak sedang, dan 21 sekolah mengalami rusak ringan.
Berikutnya, di Kabupaten Poliwali Mandar, dua sekolah mengalami rusak berat, satu sekolah mengalami rusak sedang, dan tujuh sekolah rusak ringan. Di Kabupaten Mamasa, tujuh sekolah mengalami kerusakan ringan.
Dalam rangka penanganan darurat, Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag), Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), UNICEF, dan klaster nasional pendidikan berkerja sama mengoperasikan Pos Pendidikan Sulawesi Barat.
Diketuai oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Sulawesi Barat, Pos Pendidikan Sulawesi Barat menjadi sentra koordinasi penanganan darurat gempa bumi bidang pendidikan. Adapun pos ini menginduk kepada posko utama penanganan darurat bencana gempa bumi Sulawesi Barat.
“Kami terus melakukan koordinasi dalam melakukan pendataan, kebutuhan, dan intervensi yang dibutuhkan,” tutur Plt Kabiro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Hendarman melalui siaran pers, Selasa (19/1).
Kemendikbud telah membuka posko di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD Dikmas) di Kabupaten Mamuju dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Kabupaten Majene.
Berdasarkan laporan dari tim posko di lapangan, telah didirikan lima buah tenda pengungsian di BP PAUD Dikmas. Selain itu, didirikan pula 20 buah tenda ruang kelas darurat untuk aktivitas pendidikan yang didatangkan dari Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Tengah. “Bantuan logistik darurat seperti makanan siap saji, sembako dan kebutuhan pengungsi lainnya juga turut diberikan,” terang Hendarman.
(mpw)
Explore More