Mendikbud: Banyak Pemda Tak Percaya dengan Seleksi Guru PPPK
loading...
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim saat melakukan kunjungan kerja ke daerah. Foto/BKHM Kemendikbud
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyebutkan bahwa masih banyak pemerintah daerah yang tidak percaya dengan adanya seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang formasinya sampai dengan 1 juta dan anggarannya dibiayai dari pemerintah pusat.
Mendikbud mengatakan, masalah yang melingkupi program pengangkatan guru PPPK ini bukanlah karena sosialisasi yang kurang. Sebab bahkan dia sendiri telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi, lalu Kemendikbud juga telah melakukan webinar sampai Komisi X DPR pun juga sudah mensosialisasikan mengenai formasi ini.
Baca juga: Mendikbud Janjikan Bonus Ini untuk Guru Honorer Berusia di Atas 40 Tahun
Mendikbud menjelaskan, webinar sudah dilakukan Kemendikbud untuk terus meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan juga informasi mengenai pemerintah pusat yang akan mendanai biaya melalui dana alokasi umum (DAU) untuk semua formasi yang lulus tes PPPK.
"Jadi sosialisasi sudah dilakukan seintensif mungkin. Baik dari pemerintah bahkan kunker sudah kita lakukan," katanya pada saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud secara daring, Rabu (10/3).
Mendikbud mengatakan, masalah yang melingkupi program pengangkatan guru PPPK ini bukanlah karena sosialisasi yang kurang. Sebab bahkan dia sendiri telah melakukan kunjungan kerja ke beberapa provinsi, lalu Kemendikbud juga telah melakukan webinar sampai Komisi X DPR pun juga sudah mensosialisasikan mengenai formasi ini.
Baca juga: Mendikbud Janjikan Bonus Ini untuk Guru Honorer Berusia di Atas 40 Tahun
Mendikbud menjelaskan, webinar sudah dilakukan Kemendikbud untuk terus meminta pemerintah daerah untuk mengajukan formasi dan juga informasi mengenai pemerintah pusat yang akan mendanai biaya melalui dana alokasi umum (DAU) untuk semua formasi yang lulus tes PPPK.
"Jadi sosialisasi sudah dilakukan seintensif mungkin. Baik dari pemerintah bahkan kunker sudah kita lakukan," katanya pada saat Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Kemendikbud secara daring, Rabu (10/3).
Lihat Juga :
