Kampus Murah Dipersoalkan, Mahasiswa Unpam Kirim Pesan ke Wali Kota Serang

Ranap menyatakan resistansi kampus sejatinya berdasarkan penawaran kualitas. Pasar memiliki kriterianya masing-masing, sehingga baginya masyarakat kurang mampu juga bisa mendapatkan kesaman hak atas akses pendidikan. "Dari data, setiap tahun jumlah lulusan SMA/SMK itu lebih 3,5 juta orang, sementara daya tampung masuk perguruan tinggi hanya sekitar 1,8 juta orang. Rasanya melihat pasar yang begitu besar tak perlu jadi masalah besar," ujarnya.

Baca juga: Ini 50 Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di DKI Jakarta

Lelaki yang pernah berprofesi sebagai wartawan ini berharap pemerintah bisa mendukung adanya jangkauan biaya pendidikan murah. "Jangan malah hanya melihat dari sisi bisnis saja. Tantangan kita ke depan dengan industri 4.0 dan masih besarnya angka pengangguran tersebut membuat akses menuju SDM handal itu jadi pekerjaan rumah keberlangsungan hidup di negeri ini. Jangan malah terjebak standarisasi biaya saja. Apakah biaya murah menbuat kualitas murah? Tentu yang bisa menjawab pihak berwenang seperti Kementerian Pendidikan atau lewat BAN-PT," katanya.

Dosen dan advokat, Susanto yang merupakan alumnus Magister Manajemen dan Magister Hukum Unpam menyatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang mendapat jaminan konstitusi. "Ini berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. Harusnya negara hadir untuk pendidikan terutama bagi warga yg kurang mampu atau termarginalkan," katanya.

Dirinya pun mengkritisi pemimpin daerah untuk aktif mendekatkan pendidikan kepada masyarakat. "Selaku pimpinan daerah semestinya turut membantu dan menyukseskan pendidikan berbiaya terjangkau. Soal pilihan itu rakyat yang menentukan. Saya kira Unpam sendiri yang sekarang dalam posisi peringkat 97 versi penilaian Dikti sudah membuktikan kualitas," katanya.