Diandalkan Jadi Wahana Pendidikan Alternatif, Anggaran Perpusnas Disunat Rp7,3 M

JAKARTA - Komisi X DPR RI menyayangkan penghematan anggaran belanja Perpustakaan Nasional (Perpusnas) sebesar Rp7.316.287.000, mengingat tugas berat yang diemban lembaga negara tersebut dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia. Pada 2021, Perpusnas mengalami penghematan belanja sebesar 1,08 persen dari pagu awal sebesar Rp675.539.800.000.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Perpusnas dengan Komisi X DPR yang digelar secara daring dan luring di Gedung Nusantara Senayan, Jakarta, Senin (29/3/2021).



"Sebenarnya kami tidak setuju adanya pemotongan anggaran ini, maunya penambahan anggaran. Kami berharap meski ada penghematan namun capaian target prioritas nasional dan program prioritas Perpusnas RI tetap bisa berjalan," tuturnya. Sebagai informasi, Perpusnas mengalami penghematan anggaran berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/20210 tanggal 12 Januari 2021 perihal Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021.

Legislator Fraksi Golkar ini mengatakan, dalam rangka mengejar ketertinggalan pendidikan di masa pandemi, perpustakaan menjadi andalan supaya bisa menjadi wahana pendidikan alternatif, selain sekolah.

"Memang tugas berat walaupun anggaran dikurangi tetapi tuntutannya ditingkatkan. Jadi Perpusnas bukan saja harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan informasi tetapi juga antisipatif untuk menyiapkan SDM dan kelembagaan yang makin mapan," jelasnya.



Hetifah juga meminta Perpusnas membuat peta jalan pengembangan perpustakaan, termasuk pemenuhan koleksi pustaka, sumber daya manusia, gedung layanan dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk meningkatkan literasi dan numerasi, serta alokasi anggaran Perpusnas pada tahun mendatang.

Dalam kesimpulan RDP, Komisi X DPR RI meminta Perpusnas untuk mengoptimalkan strategi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang berpihak pada penyandang disabilitas, dengan mendesain layanan perpustakaan dan memperkaya koleksinya untuk dimanfaatkan masyarakat melalui ruang berbagi pengalaman dan ruang berlatih keterampilan kerja.

“Kami harap ada sinergi program perpustakaan desa antarkementerian dan Lembaga antara lain Kemendikbud RI, Kemendes PDTT, Kemenkominfo RI dan Kemendagri RI dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial,” tutup Hetifah.