Sekolah di Tengah Pandemi, Pemerintah Pertimbangkan Kesehatan Mental Anak
Rabu, 05 Mei 2021 - 17:05 WIB
loading...
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan, Pemerintah takkan lagi mengorbankan proses pembelajaran serta kesehatan mental anak-anak sekolah Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengatakan, Pemerintah takkan lagi mengorbankan proses pembelajaran serta kesehatan mental anak-anak sekolah Indonesia.
Maka itu secara perlahan, sistem sekolah tatap muka akan didorong berbarengan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Baca juga: Ini Langkah Kemenag Agar Sekolah Segera Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Menteri Nadiem menjelaskan evaluasi pihaknya atas PJJ yang dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP).
Menteri Nadiem hadir sebagai narasumber bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri.
Baca juga: 20 Persen Kepala Sekolah di Makassar Bakal Diganti
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Yang menjadi host acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira.
Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan. Baca juga: Pastikan Sekolah Tatap Muka Aman, Siswa SD-SMP Bakal Dites Covid-19
Kembali kepada Menteri Nadiem, bila ditanya soal ukuran efektivitas PJJ selama ini, pihaknya mengakui kondisi di Indonesia sama saja dengan kondisi di belahan dunia lainnya.
"Menurun di seluruh dunia saat pandemi ini melanda. Kita mengetahui ini karena ada berbagai macam laporan mengenai berbagai macam kendala yang dialami," kata Nadiem.
Di Indonesia, ada masalah konektivitas sinyal yang tidak reliable, siswa yang tidak punya gawai. Padahal, yang seperti ini adalah fundamental untuk pelaksanaan PJJ. "Sehingga, pelaksanaan PJJ pun di berbagai daerah sangat sulit dilakukan," imbuhnya.
Fakta kedua lanjut Menteri Nadiem, adalah dampak kepada psiko sosial kepada siswa. Sebab banyak sekali anak yang mengalami kebosanan di dalam rumah, kejenuhan, dengan begitu banyaknya video conference yang dilakukan.
Pihaknya mengevaluasi bahwa kondisi belajar tidak dinamis; siswa kesepian dan mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya.
Belum lagi ditambah berbagai permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang ke luar. Nadiem mengaku pihaknya juga menerima laporan siswa yang mengalami berbagai macam kekerasan domestik selama di rumah.
"Ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Juga peningkatan level stres daripada orang tua. Yang dengan kesibukannya juga harus membantu membimbing anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh," urainya.
Dari berbagai faktor yang ada, Pemerintah membuat penilaian bahwa PJJ tidak optimal. Khususnya di wilayah pelosok dan terluar dimana infrastruktur teknologinya kurang memadai.
"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Sejauh ini, berdasarkan penelitian pihaknya, Nadiem mengatakan banyak sekali orang tua yang merasa kesehatan mental anaknya sudah sangat rentan. Sehingga untuk mengembalikannya ke sekolah menjadi opsi solusi yang sangat penting.
"Keputusan apakah anak itu pergi sekolah tatap muka atau melanjutkan PJJ itu ada di orang tua. Tetapi sekolah diwajibkan melaksankan tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas kepada semua muridnya pada saat gurunya sudah divaksinasi," kata dia.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah yang sudah melakukan evaluasi dan memahami permasalahan yang terjadi. Mau tak mau, harus diakui bahwa di era pandemi maupun new normal, faktor teknologi informasi sangat menentukan sukses atau tidaknya proses pendidikan.
Selain itu, para guru juga harus disiapkan baik dari segi vaksinasi maupun prosedur lainnya. Sehingga Sekolah harus sudah memulai opsi pendidikan tatap muka dengan segala situasinya.
"Akan tetapi, yang kita penting untuk garis bawahi adalah keputusan tetap ada pada orang tua murid dan siswa, apakah akan melakukan PJJ atau sekolah tatap muka," kata Andreas.
Maka itu secara perlahan, sistem sekolah tatap muka akan didorong berbarengan dengan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Baca juga: Ini Langkah Kemenag Agar Sekolah Segera Gelar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas
Menteri Nadiem menjelaskan evaluasi pihaknya atas PJJ yang dilaksanakan sejak pandemi Covid-19 dalam acara Live Talkshow Dalam Rangka Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 yang diselenggarakan DPP PDI Perjuangan (PDIP).
Menteri Nadiem hadir sebagai narasumber bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini, Wakil Ketua Komisi X DPR Agustina Wilujeng, Inisiator Bukit Algoritma Budiman Sudjatmiko, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, dan Komedian Kiki Saputri.
Baca juga: 20 Persen Kepala Sekolah di Makassar Bakal Diganti
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Yang menjadi host acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira.
Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan. Baca juga: Pastikan Sekolah Tatap Muka Aman, Siswa SD-SMP Bakal Dites Covid-19
Kembali kepada Menteri Nadiem, bila ditanya soal ukuran efektivitas PJJ selama ini, pihaknya mengakui kondisi di Indonesia sama saja dengan kondisi di belahan dunia lainnya.
"Menurun di seluruh dunia saat pandemi ini melanda. Kita mengetahui ini karena ada berbagai macam laporan mengenai berbagai macam kendala yang dialami," kata Nadiem.
Di Indonesia, ada masalah konektivitas sinyal yang tidak reliable, siswa yang tidak punya gawai. Padahal, yang seperti ini adalah fundamental untuk pelaksanaan PJJ. "Sehingga, pelaksanaan PJJ pun di berbagai daerah sangat sulit dilakukan," imbuhnya.
Fakta kedua lanjut Menteri Nadiem, adalah dampak kepada psiko sosial kepada siswa. Sebab banyak sekali anak yang mengalami kebosanan di dalam rumah, kejenuhan, dengan begitu banyaknya video conference yang dilakukan.
Pihaknya mengevaluasi bahwa kondisi belajar tidak dinamis; siswa kesepian dan mengalami depresi karena tidak bertemu dengan teman-teman dan gurunya.
Belum lagi ditambah berbagai permasalahan domestik, mulai dari stres yang disebabkan terlalu banyak berinteraksi di rumah dan kurang ke luar. Nadiem mengaku pihaknya juga menerima laporan siswa yang mengalami berbagai macam kekerasan domestik selama di rumah.
"Ini juga terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Juga peningkatan level stres daripada orang tua. Yang dengan kesibukannya juga harus membantu membimbing anaknya dalam proses pembelajaran jarak jauh," urainya.
Dari berbagai faktor yang ada, Pemerintah membuat penilaian bahwa PJJ tidak optimal. Khususnya di wilayah pelosok dan terluar dimana infrastruktur teknologinya kurang memadai.
"Kita tidak bisa menunggu lagi dan mengorbankan pembelajaran dan kesehatan mental daripada murid-murid kita," tegas Nadiem.
Maka itulah secara perlahan sekolah tatap muka dikembalikan. Tentu saja dengan protokol kesehatan yang ketat. Semisal, kapasitas maksimal adalah 50 persen kapasitas, dan juga tidak ada aktivitas di luar pembelajaran sendiri.
"Jadinya masuk sekolah, tidak ada ekstrakurikuler, dan tidak ke kantin. Masuk sekolah dan langsung pulang. Dan setengah dari kapasitas kelasnya itu tidak bisa di satu ruangan, di saat yang sama. Di semua sekolah untuk melakukan tatap muka harus melakukan proses rotasi. Tentunya masker itu wajib. Fasilitas sanitasi juga wajib, checklist-nya juga sangat jelas gitu," bebernya.
Hanya saja, walau Pemda sudah dibolehkan sejak awal tahun ini, proses akselerasi di daerah belum terjadi. Pemerintah pusat sendiri mendorongnya lewat mendahulukan vaksinasi para guru. Sehingga sekolah bisa diwajibkan melayani opsi pembelajaran tatap muka.
"Mau itu dilakukan dua kali seminggu, tiga kali seminggu dengan rotasi pagi - sore, itu terserah sekolahnya untuk melakukannya. Tetapi opsi tatap muka itu wajib dilakukan oleh sekolah. Keputusan apakah anak itu pergi ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka atau tidak masih ada di orangtuanya," kata Nadiem.
Sejauh ini, berdasarkan penelitian pihaknya, Nadiem mengatakan banyak sekali orang tua yang merasa kesehatan mental anaknya sudah sangat rentan. Sehingga untuk mengembalikannya ke sekolah menjadi opsi solusi yang sangat penting.
"Keputusan apakah anak itu pergi sekolah tatap muka atau melanjutkan PJJ itu ada di orang tua. Tetapi sekolah diwajibkan melaksankan tatap muka terbatas, memberikan opsi tatap muka terbatas kepada semua muridnya pada saat gurunya sudah divaksinasi," kata dia.
Anggota Komisi X DPR, Andreas Hugo Pareira mengatakan pihaknya mengapresiasi Pemerintah yang sudah melakukan evaluasi dan memahami permasalahan yang terjadi. Mau tak mau, harus diakui bahwa di era pandemi maupun new normal, faktor teknologi informasi sangat menentukan sukses atau tidaknya proses pendidikan.
Selain itu, para guru juga harus disiapkan baik dari segi vaksinasi maupun prosedur lainnya. Sehingga Sekolah harus sudah memulai opsi pendidikan tatap muka dengan segala situasinya.
"Akan tetapi, yang kita penting untuk garis bawahi adalah keputusan tetap ada pada orang tua murid dan siswa, apakah akan melakukan PJJ atau sekolah tatap muka," kata Andreas.
(maf)
Lihat Juga :
