Sekolah Tatap Muka, PDIP Minta Pemerintah Bangun Kepercayaan Publik

Pihaknya juga mendorong agar waktu tak banyak dihabiskan untuk berpikir dan mempertimbangkannya. Jika tak segera dilaksanakan, yang akan menjadi korban adalah pendidikan anak yang merupakan generasi depan bangsa.

"Ada 100 juta anak muda Indonesia yang tergantung. It's a peanut," ujar Budiman.

Kata mantan legislator PDIP itu, pada periode lalu, pihaknya pernah menyiapkan RUU Data Raksasa dan Pemerintah 4.0. Disitu diatur, jika suatu negara menghadapi bencana nasional, menghadapi perang maupun pandemi, perdebatan alokasi anggaran seharusnya berbasis semata-mata dari masukkan data dan bantuan teknologi untuk menganalisis.

"Bahwa ketika perang atau pandemi yang sifatnya menyeluruh, maka seluruh sektor jangan ada ketinggalan. Dan alokasi anggaran tak perlu diperdebatkan secara keras karena situasi darurat. Jadi let AI decide, biarkan data berbicara," jelas Budiman.

Artinya kata Budiman, bila diperlukan, Pemerintah bisa memakai data hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT, untuk bisa menentukan sekolah tatap muka bisa dilaksanakan atau tidak. Dan memang itu membutuhkan alokasi anggaran.

"Kita belum tahu pandemi ini sampai kapan. Namun langkah harus kita ambil," ungkapnya.

Di acara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim hadir sebagai narasumber. Juga hadir Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan Komedian Kiki Saputri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto hadir bersama ratusan pengurus daerah PDIP seluruh Indonesia. Yang menjadi host acara adalah Anggota Komisi X DPR dari PDIP, Andreas Hugo Pareira. Acara ditayangkan langsung dan bisa ditonton ulang di akun youtube resmi @pdiperjuangan dan akun facebook PDI Perjuangan.