Belum Ada Kepastian, Guru Honorer Tagih Janji Realisasi Kuota 1 Juta PPPK

BANDUNG - Guru honorer mempertanyakan tak tercapainya kuota rekrutmen guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditargetkan tercapai 1 juta orang. Sementara, rekrutmen PNS guru hingga saat ini tidak juga dibuka.

Ketua Umum Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri ( FGHBSN ) Nasional Rizki Safari Rakhmat mengatakan, pihaknya mempertanyakan formasi PPPK Guru yang tidak mencapai target 1 juta orang. Kuota yang disediakan oleh pemerintah pusat, hanya terserap sekitar 50%.



Hal ini terkendala karena pemerintah daerah tidak mengajukan kuota yang sebesar-besarnya sesuai dengan kebutuhan guru. Walaupun, dia tidak tahu apakah masalah anggaran pusat atau daerah yang masih menjadi polemik hingga saat ini.

"Kami juga mendapatkan informasi dari BKD Provinsi Jawa Barat telah mengajukan kuota sebesar 21.000 formasi untuk alokasi PPPK Guru tahun 2021, namun yang ditetapkan oleh Menpan RB justru berkurang yaitu sebanyak 16.000 formasi guru PPPK," kata dia, Selasa (8/6/2021)

Selain itu, Prov Jambi juga mengajukan 10.483 orang, namun yang ditetapkan oleh Menpan hanya 179 formasi PPPK Guru. Kemudian Kabupaten Garut mengusulkan kebutuhan guru PPPK sebanyak 8.801 yang ditetapkan hanya 196 formasi PPPK Guru.



"Sampai saat ini, belum ada kepastian kapan pendaftaran seleksi PPPK Guru akan dimulai, sampai pada akhir Mei 2021, BKN mengumumkan bahwa seleksi PPPK Guru belum dibuka dan belum dapat memastikan lebih lanjut kapan seleksi itu segera terealisasikan," katanya.

Aturan petunjuk teknis rekrutmen PPPK Guru tahun 2021 yang belum diterbitkan dalam PermenpanRB hingga saat ini, sehingga para calon peserta PPPK masih bingung bagaimana aturan teknisnya untuk mempersiapkan seleksi tersebut.

"Kami juga meminta mas Mendikbudristek RI merealisasikan janjinya yang selalu disampaikan pada rapat bersama Panja pengangkatan ASN Guru komisi X DPR RI bahwa Guru Honorer dalam tes PPPK cukup bersaing dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini dapat direalisasikan jika formasi saja berkurang dari jumlah kebutuhan yang seharusnya," beber Rizki.

Dia berharap, pemerintah pusat secara terbuka memberikan kepastian terkait permasalahan tersebut. Presiden RI juga diminta untuk buka suara memberikan arahan kepada Mendikbudristek, MenpanRb, dan Kepala BKN agar dapat merealisasikan rencana rekrutmen 1 juta PPPK Guru tahun 2021 dan tidak merugikan hak para guru untuk mengikuti seleksi.