Ornamen Header
Angka Covid-19 Kembali Tinggi, Sekolah Tatap Muka Ancam Siswa dan Guru
Angka Covid-19 Kembali Tinggi, Sekolah Tatap Muka Ancam Siswa dan Guru
Sejumlah siswa sekolah dasar mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim mengatakan ada risiko sangat besar jika sekolah dipaksa dibuka serentak pertengahan Juli 2021 nanti. Mengingat angka Covid-19 masih tinggi, munculnya varian baru Covid yaitu B.1.1.7 yang penularannya lebih cepat dan ganas, dan angka positivity rate yang masih tinggi di atas 10% di banyak daerah.

Tentu opsi memaksa membuka sekolah akan mengancam nyawa, keselamatan, dan masa depan siswa termasuk guru dan keluarganya.

Baca juga: Belajar Online Tetap Jadi Alternatif Pendidikan Masa Depan

“Bagi P2G, ada 2 indikator mutlak sekolah bisa dimulai tatap muka di awal Tahun Ajaran Baru Juli 2021 nanti, yaitu tuntasnya vaksinasi guru dan tenaga kependidikan, kemudian sekolah sudah memenuhi semua Daftar Periksa kesiapan sekolah tatap muka, yang berisi 11 item, dan 2 hal ini tidak bisa ditawar-tawar,” katanya, Senin (7/6/2021).



P2G memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes, dan Pemda mesti melakukan pemetaan, guru di sekolah dan daerah mana saja yang belum divaksinasi, baik belum vaksinasi tahap 1 maupun tahap 2.

“Agar melalui pemetaan ini Pemerintah tidak gegabah meminta sekolah dibuka. Sebab risikonya adalah keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan dan keluarga mereka. Jika guru dan tendik belum divaksin jangan coba-coba berani membuka sekolah,” ungkapnya.

Baca juga: Antusias, 151.137 Pelajar Berprestasi Ikuti Kompetisi Sains Nasional SMA/MA

Kedua, pemetaan sekolah dari 535.782 sekolah di seluruh Idonesia, sekolah di daerah mana saja yang sudah mengisi Daftar Periksa. Bagi yang sudah, Pemda (Dinas Pendidikan dan Kesehatan) wajib melakukan verifikasi dalam rangka assesment kesiapan sekolah dibuka. Melalui asesmen dan observasi, kesiapan sekolah lebih terdata dengan valid.

“Sedangkan bagi sekolah yang belum siap dari segi fasilitas sarana-prasarana pendukung prokes, maka kepala sekolah dibantu Pengawas dan Dinas Pendidikan segera memenuhi fasilitas pendukung prokes, yang biaya pengadaannya diambil dari Dana BOS,” tambahnya.
halaman ke-1
TULIS KOMENTAR ANDA!