Bahaya Covid-19, Kebijakan Pembukaan Sekolah Diminta Jangan Diseragamkan
loading...
Sejumlah siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) mengikuti simulasi pembelajaran tatap muka perdana di sekolahnya. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Terkait rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas yang akan dilakukan sekolah pada Juli mendatang Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) meminta agar kebijakan pembukaan sekolah tidak diseragamkan untuk semua daerah di Indonesia.
"FSGI mendorong pemerintah pusat tidak memberlakukan kebijakan seragam terkait pembukaan sekolah," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Menurutnya, FSGI mendukung pemerintah daerah yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah pelosok yang kasus Covid-19nya rendah bahkan tidak ada namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%.
Apalagi, terang Heru, di wilayah-wilayah kawasan 3T ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara dalam jaringan (daring). "Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa di seragamkan," ujar Heru.
Selain itu, lanjut Heru, FSGI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM.
Dimana sekolah, katanya, mendapat arahan dalam penyusunan protocol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan dan sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat.
"Misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung," urainya.
"FSGI mendorong pemerintah pusat tidak memberlakukan kebijakan seragam terkait pembukaan sekolah," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo melalui keterangan tertulis, Selasa (8/6/2021).
Menurutnya, FSGI mendukung pemerintah daerah yang membuka sekolah tatap muka di pulau-pulau kecil atau wilayah pelosok yang kasus Covid-19nya rendah bahkan tidak ada namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan siswa yang masuk hanya 50%.
Apalagi, terang Heru, di wilayah-wilayah kawasan 3T ini memiliki kendala besar dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara dalam jaringan (daring). "Artinya, kebijakan membuka atau tidak PTM di Indonesia memang tidak bisa di seragamkan," ujar Heru.
Selain itu, lanjut Heru, FSGI mendorong Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Provinsi/kabupaten/kota perlu melakukan nota kesepahaman terkait pendamping sekolah dalam PTM.
Dimana sekolah, katanya, mendapat arahan dalam penyusunan protocol kesehatan/SOP AKB di satuan pendidikan dan sekolah dapat mengakses layanan fasilitas kesehatan terdekat ketika ada situasi darurat.
"Misalnya ditemukan kasus warga sekolah yang suhunya di atas 37,3 derajat atau ada warga sekolah yang pingsan saat PTM berlangsung," urainya.
(mpw)
Lihat Juga :
