Pendaftar Membludak, Kadisdik Jabar Jamin Server PPDB Tidak Akan Down
Jum'at, 11 Juni 2021 - 21:46 WIB
loading...
A
A
A
Dari hasil evaluasi PPDB Depok, Dedi mengatakan ada ketimpangan jumlah sekolah negeri dan swasta. Sehingga kuota penerimaan tentu terdampak dari minimnya jumlah sekolah negeri yang ada. Saat ini Depok hanya memiliki 15 SMA negeri dan 4 SMK negeri. Sedangkan sekolah swasta sebanyak 133.
“Evaluasi saya untuk Depok kuota di Depok yang negeri ada sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota. Artinya, memang antara jumlah kuota negeri dengan swasta lebih banyak swasta. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Dedi menuturkan ada hal berbeda dalam PPDB tahun 2021. Dimana sekolah swasta juga masuk dalam bursa PPDB. “Perbedaan tahun ini makanya saya masukkan swasta ini bagian dari pilihan dalam zonasi PPDB. Ada beberapa permasalahan yang tadi kita sudah lakukan evaluasi,” katanya.
Ditegaskan dia bahwa sekolah dimana pun sama saja sehingga tidak ada stigma sekolah favorit. Oleh karena itu pihaknya memasukkan sekolah swasta dalam zonasi PPDB. Bagi orang-orang yang dikatakan miskin tapi dia terlempar di sekolah negeri dan harus sekolah swasta maka sudah disiapkan alokasi anggaran.
“Tambahan beasiswa swasta per individu dalam rangka membiayai warga miskin. Ada lagi kedua pembiayaan dari provinsi Jawa Barat bahwa tahun ini di Mei kemarin kita sudah mencairkan sekitar Rp989 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Jumlahnya per sekolah tergantung jumlah siswa, itu yang reguler umum, belum lagi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.. Saya kira tidak ada lagi bahwa alasan seolah-olah ini negeri dan swasta,” pungkasnya.
“Evaluasi saya untuk Depok kuota di Depok yang negeri ada sekitar 5.600 dan swasta ada sekitar 18.000 kuota. Artinya, memang antara jumlah kuota negeri dengan swasta lebih banyak swasta. Ini bagian dari evaluasi yang harus kita lakukan,” ungkapnya.
Dedi menuturkan ada hal berbeda dalam PPDB tahun 2021. Dimana sekolah swasta juga masuk dalam bursa PPDB. “Perbedaan tahun ini makanya saya masukkan swasta ini bagian dari pilihan dalam zonasi PPDB. Ada beberapa permasalahan yang tadi kita sudah lakukan evaluasi,” katanya.
Ditegaskan dia bahwa sekolah dimana pun sama saja sehingga tidak ada stigma sekolah favorit. Oleh karena itu pihaknya memasukkan sekolah swasta dalam zonasi PPDB. Bagi orang-orang yang dikatakan miskin tapi dia terlempar di sekolah negeri dan harus sekolah swasta maka sudah disiapkan alokasi anggaran.
“Tambahan beasiswa swasta per individu dalam rangka membiayai warga miskin. Ada lagi kedua pembiayaan dari provinsi Jawa Barat bahwa tahun ini di Mei kemarin kita sudah mencairkan sekitar Rp989 miliar dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Jumlahnya per sekolah tergantung jumlah siswa, itu yang reguler umum, belum lagi Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan lainnya.. Saya kira tidak ada lagi bahwa alasan seolah-olah ini negeri dan swasta,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
