Kebijakan PTM Belum Sinkron, DPR: Nadiem Jangan Hanya Ngeluh tapi Turun ke Daerah
loading...
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat berkoordinasi dengan daerah agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dapat terlaksana di daerah PPKM level 1 sampai 3.
Syaiful Huda mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Komisi X DPR adalah belum terjadinya sinkronisasi baik di level kebijakan maupun di level operasional antara SKB 4 Menteri dengan upaya yang semestinya dilakukan kementerian.
Contohnya saja, ujar Ketua Komisi X, pada saat rapat kerja Kemendikbudristek menyampaikan kepada anggota dewan ada 12 pemerintah daerah yang masih belum berani memberi izin pelaksanaan PTM terbatas meski wilayahnya masuk level 1,2,3 PPKM.
Menurut Syaiful Huda, dalam konteks ini Kemendikbudristek tidak cukup hanya menyampaikan keluh kesah kepada Komisi X. Melainkan harus ada tindakan nyata dengan turun langsung ke daerah yang belum berkenan membuka sekolah tersebut.
"Dan ditanya ada kendala apa, ada masalah apa yang bisa dibagi perannya, ada tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemda dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah pusat supaya PTM bisa terlaksana," katanya pada Rakornas KPAI secara daring, Senin (30/8/2021).
Dia menerangkan, koordinasi ini penting supaya yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah untuk menentukan diberikannya opsi PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah.
Selain itu, dia juga berharap agar sekolah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak di masa pandemi ini. Dia berharap jika keadaan sekolah memberikan rasa yang aman untuk siswa maka learning loss pun bisa disudahi.
"Jadi kami usul bagaimana Kemendikbud mencari praktik-praktik baik dari inisiatif sekolah dimana sekolah harus menjadi ruang paling aman bagi perlindungan anak-anak," pungkasnya.
Syaiful Huda mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian Komisi X DPR adalah belum terjadinya sinkronisasi baik di level kebijakan maupun di level operasional antara SKB 4 Menteri dengan upaya yang semestinya dilakukan kementerian.
Contohnya saja, ujar Ketua Komisi X, pada saat rapat kerja Kemendikbudristek menyampaikan kepada anggota dewan ada 12 pemerintah daerah yang masih belum berani memberi izin pelaksanaan PTM terbatas meski wilayahnya masuk level 1,2,3 PPKM.
Menurut Syaiful Huda, dalam konteks ini Kemendikbudristek tidak cukup hanya menyampaikan keluh kesah kepada Komisi X. Melainkan harus ada tindakan nyata dengan turun langsung ke daerah yang belum berkenan membuka sekolah tersebut.
"Dan ditanya ada kendala apa, ada masalah apa yang bisa dibagi perannya, ada tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemda dan tanggung jawab apa yang harus dilakukan pemerintah pusat supaya PTM bisa terlaksana," katanya pada Rakornas KPAI secara daring, Senin (30/8/2021).
Dia menerangkan, koordinasi ini penting supaya yang selama ini menjadi beban pemerintah daerah untuk menentukan diberikannya opsi PTM itu bisa terurai dengan model koordinasi dan kerja sama antara Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah.
Selain itu, dia juga berharap agar sekolah menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak di masa pandemi ini. Dia berharap jika keadaan sekolah memberikan rasa yang aman untuk siswa maka learning loss pun bisa disudahi.
"Jadi kami usul bagaimana Kemendikbud mencari praktik-praktik baik dari inisiatif sekolah dimana sekolah harus menjadi ruang paling aman bagi perlindungan anak-anak," pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
