Begini Penjelasan Kemendikbudristek Soal Isu Klaster Covid-19 di Sekolah
loading...
Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri. Foto/tangkapan layar
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Jumeri menyampaikan klarifikasi mengenai isu klaster Covid-19 di sekolah. Ada mispersepsi yang terjadi,
"Terkait dengan pemberitaan yang viral saat ini di media bahwa terdapat 1.296 klaster Covid di sekolah ini perlu kami luruskan, perlu diklarifikasi, dijelaskan kembali mispersepsi yang terjadi," katanya pada konferensi pers daring, Jumat (24/9/2021).
Jumeri menjelaskan, terkait dengan isu klaster Covid-19 di sekolah, setidaknya ada empat kesalahpahaman mengenai isu klaster PTM Terbatas yang beredar di masyarakat.
Pertama, angka 2,8% yang dipublikasikan sebelumnya bukanlah data klaster Covid-19 di satuan pendidikan. Itu adalah data
sekolah-sekolah yang melaporkan warganya ada yang tertular Covid-19 melalui aplikasi Kemendikbudristek.
Baca juga: Disdik DKI Tegaskan Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah karena PTM Terbatas
"Ini hal pertama yang perlu dipahami bersama. Jadi sekali lagi 2,8% itu adalah sekolah-sekolah yang melaporkan warganya ada yang tertular Covid," terangnya.
Dia menjelaskan, hal ini perlu dipahami bersama bahwa laporan data sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga diminta sejak Juli 2020 hingga September 2021.
Selain itu, Jumeri menerangkan, belum tentu juga penularan Covid-19 di satuan pendidikan itu terjadi pada sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Sebab, katanya, dari 46.500 sekolah yang sudah melakukan pelaporan yang diminta Kemendikbudristek itu ada sekolah yang sudah melakukan PTM Terbatas dan ada yang belum menggelar PTM Terbatas. "Ini hal kedua yang perlu kami tegaskan," ujarnya.
Kemudian, dia menerangkan, angka 2,8% sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga bukanlah akumulasi dari satu bulan terakhir atau akumulasi dari masa pemberlakuan PTM Terbatas setelah masa PPKM Darurat.
Data tersebut adalah akumulasi sejak Juli 2020 atau Tahun Ajaran 2020/2021 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022 atau September ini. "Itu kira-kira masa 14 bulan perjalanan pembelajaran di Indonesia baik yang PTM dan belum PTM. Ini hal ketiga yang perlu kami tegaskan," katanya.
Kemudian, terkait data ada 15.429 siswa dan 7.307 guru yang positif Covid-19 yang berasal dari laporan 46.500 sekolah itu adalah data yang belum terverifikasi, sehingga masih ditemukan banyak kesalahan.
Misalnya, ada sekolah yang memasukkan data jumlah guru yang terkena Covid-19 itu melebihi jumlah guru yang ada di sekolah itu. "Sehingga itu perlu kami luruskan bahwa angka-angka guru pun perlu kami berikan klarifikasi," ujarnya.
Jumeri mengakui, untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan yakni ke semua sekolah itu sangat berat. Oleh karena itu, solusi ke depan adalah saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan memakai aplikasi PeduliLindungi.
"Terkait dengan pemberitaan yang viral saat ini di media bahwa terdapat 1.296 klaster Covid di sekolah ini perlu kami luruskan, perlu diklarifikasi, dijelaskan kembali mispersepsi yang terjadi," katanya pada konferensi pers daring, Jumat (24/9/2021).
Jumeri menjelaskan, terkait dengan isu klaster Covid-19 di sekolah, setidaknya ada empat kesalahpahaman mengenai isu klaster PTM Terbatas yang beredar di masyarakat.
Pertama, angka 2,8% yang dipublikasikan sebelumnya bukanlah data klaster Covid-19 di satuan pendidikan. Itu adalah data
sekolah-sekolah yang melaporkan warganya ada yang tertular Covid-19 melalui aplikasi Kemendikbudristek.
Baca juga: Disdik DKI Tegaskan Tak Ada Klaster Covid-19 Sekolah karena PTM Terbatas
"Ini hal pertama yang perlu dipahami bersama. Jadi sekali lagi 2,8% itu adalah sekolah-sekolah yang melaporkan warganya ada yang tertular Covid," terangnya.
Dia menjelaskan, hal ini perlu dipahami bersama bahwa laporan data sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga diminta sejak Juli 2020 hingga September 2021.
Selain itu, Jumeri menerangkan, belum tentu juga penularan Covid-19 di satuan pendidikan itu terjadi pada sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.
Sebab, katanya, dari 46.500 sekolah yang sudah melakukan pelaporan yang diminta Kemendikbudristek itu ada sekolah yang sudah melakukan PTM Terbatas dan ada yang belum menggelar PTM Terbatas. "Ini hal kedua yang perlu kami tegaskan," ujarnya.
Kemudian, dia menerangkan, angka 2,8% sekolah yang warganya terkena Covid-19 itu juga bukanlah akumulasi dari satu bulan terakhir atau akumulasi dari masa pemberlakuan PTM Terbatas setelah masa PPKM Darurat.
Data tersebut adalah akumulasi sejak Juli 2020 atau Tahun Ajaran 2020/2021 sampai dengan Tahun Ajaran 2021/2022 atau September ini. "Itu kira-kira masa 14 bulan perjalanan pembelajaran di Indonesia baik yang PTM dan belum PTM. Ini hal ketiga yang perlu kami tegaskan," katanya.
Kemudian, terkait data ada 15.429 siswa dan 7.307 guru yang positif Covid-19 yang berasal dari laporan 46.500 sekolah itu adalah data yang belum terverifikasi, sehingga masih ditemukan banyak kesalahan.
Misalnya, ada sekolah yang memasukkan data jumlah guru yang terkena Covid-19 itu melebihi jumlah guru yang ada di sekolah itu. "Sehingga itu perlu kami luruskan bahwa angka-angka guru pun perlu kami berikan klarifikasi," ujarnya.
Jumeri mengakui, untuk melakukan pendataan langsung ke lapangan yakni ke semua sekolah itu sangat berat. Oleh karena itu, solusi ke depan adalah saat ini Kemendikbudristek dan Kementerian Kesehatan sedang melakukan uji coba sistem pendataan baru dengan memakai aplikasi PeduliLindungi.
(zik)
Lihat Juga :
