Koalisi Seni Indonesia Raih Pendanaan dari UNESCO
loading...
Koalisi Seni Indonesia raih pendanaan dari UNESCO. Foto/Dok/Kemendikbudristek
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Seni Indonesia berhasil mendapatkan pendanaan dari UNESCO melalui program International Fund for Cultural Diversity (IFCD) atau Dana Internasional untuk Keanekaragaman Budaya .
Hal tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Antarpemerintah ke-15 Konvensi 2005 UNESCO tentang Pelindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya.
Sidang UNESCO telah menyetujui proposal program yang diajukan yang berjudul “Promosi dan Pemantauan Kebebasan Berekspresi di Indonesia”, sebagai salah satu program yang akan didanai oleh IFCD pada rentang tahun anggaran 2022- 2024.
Baca: Mau Raih Golden Ticket di SNMPTN Unair? Ini Syaratnya
IFCD merupakan pendanaan dari multidonor yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.
Proposal yang diusulkan oleh Koalisi Seni Indonesia berfokus pada upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen terhadap sektor budaya yang dinamis dalam rentang waktu 2022-2024.
Program ini bertujuan untuk mempromosikan kebebasan artistik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan sistematis kebebasan artistik tersebut.
Secara rinci, proposal ini mengusulkan tiga hal. Pertama, untuk melakukan studi awal dan akhir tentang pengetahuan praktis para pemangku kepentingan utama tentang kebebasan artistik.
Kedua, memperkuat kapabilitas jurnalis, komunitas seni, dan organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan berkesenian. Dan ketiga, mendorong pengakuan lebih lanjut tentang keadaan kebebasan artistik di Indonesia.
Koalisi Seni Indonesia sendiri merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk membangun ekosistem seni yang lebih baik di Indonesia.
Dalam mencapai tujuannya, Koalisi Seni Indonesia melakukan advokasi kebijakan di bidang seni, mendorong pembentukan dana abadi seni di Indonesia, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antar anggota dalam organisasi.
Baca juga: Bagaimana Cara Terbaik untuk Memimpin Generasi Z?
Koalisi Seni saat ini beranggotakan 288 individu dan organisasi dari 21 provinsi di Indonesia yang mendukung dan mempraktikkan advokasi kebijakan di bidang seni dan budaya.
“Koalisi Seni merupakan salah satu organisasi masyarakat yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah terutama Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017,” ujar Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kemendikbudristek Restu Gunawan melalui siaran pers, Jumat (11/2/2022).
Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar, pada peluncuran laporan global: Re Shaping Policies for Creativity pada sidang ke-15, 8-11 Februari 2022, yang berlangsung secara daring dari Paris, Prancis turut menyatakan pendapatnya.
“Bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah dan NGO seperti ini sehingga arah kebijakan pemerintah dapat lebih implementatif di masyarakat sesuai dengan amanah UNESCO,” tutur dia.
Selain membahas dana IFCD, sidang UNESCO kali ini membahas rencana kerja 2022-2023 dan kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi reguler dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang budaya dan kreatif. Dibahas pula upaya untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
Hal tersebut diputuskan melalui sidang Komisi Antarpemerintah ke-15 Konvensi 2005 UNESCO tentang Pelindungan dan Promosi Keanekaragaman Ekspresi Budaya.
Sidang UNESCO telah menyetujui proposal program yang diajukan yang berjudul “Promosi dan Pemantauan Kebebasan Berekspresi di Indonesia”, sebagai salah satu program yang akan didanai oleh IFCD pada rentang tahun anggaran 2022- 2024.
Baca: Mau Raih Golden Ticket di SNMPTN Unair? Ini Syaratnya
IFCD merupakan pendanaan dari multidonor yang didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan di negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya.
Proposal yang diusulkan oleh Koalisi Seni Indonesia berfokus pada upaya mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan komitmen terhadap sektor budaya yang dinamis dalam rentang waktu 2022-2024.
Program ini bertujuan untuk mempromosikan kebebasan artistik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam pemantauan sistematis kebebasan artistik tersebut.
Secara rinci, proposal ini mengusulkan tiga hal. Pertama, untuk melakukan studi awal dan akhir tentang pengetahuan praktis para pemangku kepentingan utama tentang kebebasan artistik.
Kedua, memperkuat kapabilitas jurnalis, komunitas seni, dan organisasi hak asasi manusia dalam memantau dan melaporkan pelanggaran kebebasan berkesenian. Dan ketiga, mendorong pengakuan lebih lanjut tentang keadaan kebebasan artistik di Indonesia.
Koalisi Seni Indonesia sendiri merupakan lembaga nirlaba yang berdiri sejak tahun 2012 dan bekerja untuk membangun ekosistem seni yang lebih baik di Indonesia.
Dalam mencapai tujuannya, Koalisi Seni Indonesia melakukan advokasi kebijakan di bidang seni, mendorong pembentukan dana abadi seni di Indonesia, serta memperkuat pengelolaan pengetahuan dan jaringan antar anggota dalam organisasi.
Baca juga: Bagaimana Cara Terbaik untuk Memimpin Generasi Z?
Koalisi Seni saat ini beranggotakan 288 individu dan organisasi dari 21 provinsi di Indonesia yang mendukung dan mempraktikkan advokasi kebijakan di bidang seni dan budaya.
“Koalisi Seni merupakan salah satu organisasi masyarakat yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah terutama Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mendukung upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017,” ujar Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Kemendikbudristek Restu Gunawan melalui siaran pers, Jumat (11/2/2022).
Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Ismunandar, pada peluncuran laporan global: Re Shaping Policies for Creativity pada sidang ke-15, 8-11 Februari 2022, yang berlangsung secara daring dari Paris, Prancis turut menyatakan pendapatnya.
“Bahwa diperlukan sinergi antara pemerintah dan NGO seperti ini sehingga arah kebijakan pemerintah dapat lebih implementatif di masyarakat sesuai dengan amanah UNESCO,” tutur dia.
Selain membahas dana IFCD, sidang UNESCO kali ini membahas rencana kerja 2022-2023 dan kemungkinan pembentukan mekanisme konsultasi reguler dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bidang budaya dan kreatif. Dibahas pula upaya untuk memperkuat kerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat.
(nz)
Lihat Juga :
