Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Pertahanan Unhan:Paradigma Baru dalam Pengelolaan Migas di Wilayah Perbatasan
Jum'at, 18 Februari 2022 - 12:16 WIB
loading...
A
A
A
Hal-hal yang menarik dan disimpulkan dari penelitian akademisnya antara lain, bahwa perlu ada paradigma baru dalam kebijakan pengelolaan migas di wilayah perbatasan negara. Sumber Kekayaan Alam di perbatasan, termasuk migas adalah bagian dari sumber daya nasional yang harus dapat sesewaktu difungsikan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan nasional.
Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara, pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi (24,40%), dibandingkan dengan elemen non pertahanan. Faktor non pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74%. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87% disusul regulasi pada skor 28,56%.
Narasumber pendalaman disertasinya ada tiga kategori, yaitu yang pertama mencakup aspek teknis, geostrategi dan policy migas. Yang kedua, menyangkut dimensi pertahanan, sedangkan yang ketiga menyangkut politik, keamanan, kebijakan publik dan korporasi. Mereka adalah para level pimpinan, Guru Besar, Militer (Perwira Tinggi Pemegang Kebijakan di Pusat, Operasional dan Komando), serta Pimpinan Perusahaan yang berwenang, berkompeten serta ahli di bidang masing-masing.
Adapun untuk AHP, melibatkan 60 orang responden, dari unsur TNI, ASN dan Korporasi, dengan level Eselon 1 -2, Perwira Tinggi dan Menengah, serta Direksi, Profesional dan Civil Society.
Dikaitkan dengan preposisi, dan hasil pendalaman kepada para nara sumber terpilih, maka preposisi terbukti, yakni di wilayah perbatasan, aspek Hankam merupakan faktor terpenting, untuk mendukung pengembangan ekonomi.
Baca juga: Face Cream Mask dari Kefir Mahasiswa UB Raih Emas di AISEEF
Hasil penelitian Sampe menunjukkan, dalam kebijakan pengelolaan migas di perbatasan dalam perspektif pertahanan negara, pada kriteria utama, aspek Pertahanan Keamanan menduduki skor yang tertinggi (24,40%), dibandingkan dengan elemen non pertahanan. Faktor non pertahanan tertinggi adalah ekonomi 22,74%. Sementara dalam alternatif pilihan kebijakan publik, infrastruktur menempati posisi tertinggi 29,87% disusul regulasi pada skor 28,56%.
Narasumber pendalaman disertasinya ada tiga kategori, yaitu yang pertama mencakup aspek teknis, geostrategi dan policy migas. Yang kedua, menyangkut dimensi pertahanan, sedangkan yang ketiga menyangkut politik, keamanan, kebijakan publik dan korporasi. Mereka adalah para level pimpinan, Guru Besar, Militer (Perwira Tinggi Pemegang Kebijakan di Pusat, Operasional dan Komando), serta Pimpinan Perusahaan yang berwenang, berkompeten serta ahli di bidang masing-masing.
Adapun untuk AHP, melibatkan 60 orang responden, dari unsur TNI, ASN dan Korporasi, dengan level Eselon 1 -2, Perwira Tinggi dan Menengah, serta Direksi, Profesional dan Civil Society.
Dikaitkan dengan preposisi, dan hasil pendalaman kepada para nara sumber terpilih, maka preposisi terbukti, yakni di wilayah perbatasan, aspek Hankam merupakan faktor terpenting, untuk mendukung pengembangan ekonomi.
Baca juga: Face Cream Mask dari Kefir Mahasiswa UB Raih Emas di AISEEF
Lihat Juga :
