Jaring Gagasan Besar, UMJ Hadirkan Sejumlah Akademisi dan Tokoh Nasional
Rabu, 16 Maret 2022 - 17:34 WIB
loading...
A
A
A
Akademisi UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi. "Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi," kata Jimly dalam seminar tersebut.
Menurutnya, perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Menurutnya, sampai saat ini budayanya masih feodal, yakni tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figure.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, SH., MH, membahas Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial. Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan tentang naiknya indeks demokrasi Indonesia yang diluncurkan The Economics.
Menurutnya, ada kontradiksi dari factor yang menyebabkan kenaikan indeks. Selain itu, Titi juga menjelaskan bagaimana sistem presidensial membawa penyakit bagi stabilitas politik Indonesia. "Saya berpendapat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi bagian dari kontrol," terangnya.
Mantan Komisioner KPU Dr. Endang Sulastri, M.Si, menjelaskan tentang Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi. Dalam pemaparannya, Endang Sulastri banyak memberikan contoh lembaga tambahan yang perlu dipertanyakan kembali keefektifannya.
"Kita perlu melakukan penataan ulang dan merekonstruksi ulang lembaga tambahan dengan mengembalikan kepada UUD. Lembaga tambahan tidak boleh lepas dari konstitusi," katanya.
Pada akhir pemaparan, Endang juga memberikan statement tegas bahwa selama ini pemerintah tidak efektif dan efisien dalam membentuk lembaga-lembaga negara tambahan.
Menurutnya, perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Menurutnya, sampai saat ini budayanya masih feodal, yakni tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figure.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, SH., MH, membahas Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial. Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan tentang naiknya indeks demokrasi Indonesia yang diluncurkan The Economics.
Menurutnya, ada kontradiksi dari factor yang menyebabkan kenaikan indeks. Selain itu, Titi juga menjelaskan bagaimana sistem presidensial membawa penyakit bagi stabilitas politik Indonesia. "Saya berpendapat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi bagian dari kontrol," terangnya.
Mantan Komisioner KPU Dr. Endang Sulastri, M.Si, menjelaskan tentang Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi. Dalam pemaparannya, Endang Sulastri banyak memberikan contoh lembaga tambahan yang perlu dipertanyakan kembali keefektifannya.
"Kita perlu melakukan penataan ulang dan merekonstruksi ulang lembaga tambahan dengan mengembalikan kepada UUD. Lembaga tambahan tidak boleh lepas dari konstitusi," katanya.
Pada akhir pemaparan, Endang juga memberikan statement tegas bahwa selama ini pemerintah tidak efektif dan efisien dalam membentuk lembaga-lembaga negara tambahan.
Lihat Juga :
