Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jaring Gagasan Besar, UMJ Hadirkan Sejumlah Akademisi dan Tokoh Nasional
loading...
UMJ menggelar seminar pramuktamar Muhammadiyah ke-48 dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh nasional di Aula FEB UMJ, Rabu (16/3). Foto/Dok/Humas UMJ
A
A
A
JAKARTA - Universitas Muhammadiyah Jakarta ( UMJ ) menggelar seminar pramuktamar dengan menghadirkan sejumlah akademisi dan tokoh nasional untuk menjaring gagasan besar. Seminar bertajuk 'Rekonstruksi Sistem Ketatanegaraan Indonesia' di gelar di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMJ secara hybrid, Rabu (16/3/2022).
Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menjelaskan bahwa tema yang diusung kali ini merupakan tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian. Dia menjelaskan, merekonstruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal, maka harus ada pembangunan kembali sistem yang ada di Indonesia saat ini.
"Kami berharap banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem dan rangkaian pramuktamar harus menjadi buku," kata Ma’mun Murod dalam sambutan pembukaan seminar.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam sambutannya menjelaskan bahwa seminar ini sebagai upaya bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dari sejumlah akademisi dan tokoh.
Hal tersebut dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan. Menurutnya, Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah.
Akademisi UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi. "Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi," kata Jimly dalam seminar tersebut.
Menurutnya, perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Menurutnya, sampai saat ini budayanya masih feodal, yakni tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figure.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, SH., MH, membahas Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial. Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan tentang naiknya indeks demokrasi Indonesia yang diluncurkan The Economics.
Rektor UMJ Dr. Ma’mun Murod, M.Si., menjelaskan bahwa tema yang diusung kali ini merupakan tema yang sangat kontekstual dengan Indonesia kekinian. Dia menjelaskan, merekonstruksi berarti konstruksi saat ini dinilai sudah gagal, maka harus ada pembangunan kembali sistem yang ada di Indonesia saat ini.
"Kami berharap banyak masukan tawaran rekonstruksi sistem dan rangkaian pramuktamar harus menjadi buku," kata Ma’mun Murod dalam sambutan pembukaan seminar.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti, M.Ed., dalam sambutannya menjelaskan bahwa seminar ini sebagai upaya bagaimana mendapatkan masukan dan gagasan besar dari sejumlah akademisi dan tokoh.
Hal tersebut dalam rangka penyusunan muktamar dan kepentingan lebih luas yaitu memberikan sumbangan bagi keindonesiaan dan keumatan. Menurutnya, Muhammadiyah melihat adanya gejala pada sistem ketatanegaraan. Muhammadiyah menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang konsen terhadap isu tersebut dan menjadikan Amal Usaha Muhammadiyah sebagai strategic partner dakwah.
Akademisi UI Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie menyinggung wacana penundaan pemilu. Jimly mengatakan bahwa bernegara adalah kegiatan dalam membuat keputusan bukan wacana yang hanya retorika yang mendisrupsi. "Harusnya kita mengambil jarak lebih jauh untuk melihat secara keseluruhan dan melakukan evaluasi," kata Jimly dalam seminar tersebut.
Menurutnya, perlu ada rekonstruksi ketatanegaraan. Pelembagaan politik di negara ini harus dimodernisasi. Menurutnya, sampai saat ini budayanya masih feodal, yakni tergantung pada figure. Maka yang harus dilakukan adalah penguatan sistem leadership bukan figure.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, SH., MH, membahas Konstitusi dan Problematika Sistem Pemerintah Presidensial. Dalam pemaparannya, Titi Anggraini menjelaskan tentang naiknya indeks demokrasi Indonesia yang diluncurkan The Economics.
Explore More