Jaring Gagasan Besar, UMJ Hadirkan Sejumlah Akademisi dan Tokoh Nasional
loading...
A
A
A
Menurutnya, ada kontradiksi dari factor yang menyebabkan kenaikan indeks. Selain itu, Titi juga menjelaskan bagaimana sistem presidensial membawa penyakit bagi stabilitas politik Indonesia. "Saya berpendapat bahwa Muhammadiyah memiliki peran yang sangat strategis untuk menjadi bagian dari kontrol," terangnya.
Mantan Komisioner KPU Dr. Endang Sulastri, M.Si, menjelaskan tentang Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi. Dalam pemaparannya, Endang Sulastri banyak memberikan contoh lembaga tambahan yang perlu dipertanyakan kembali keefektifannya.
"Kita perlu melakukan penataan ulang dan merekonstruksi ulang lembaga tambahan dengan mengembalikan kepada UUD. Lembaga tambahan tidak boleh lepas dari konstitusi," katanya.
Pada akhir pemaparan, Endang juga memberikan statement tegas bahwa selama ini pemerintah tidak efektif dan efisien dalam membentuk lembaga-lembaga negara tambahan.
Pembicara selanjutnya, Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syarif Hidayat.
Syarif yang mengawali pemaparannya dengan menunjukan adanya silang kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya tidak terjadi pada negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi.
Revitalisasi konsep dan kebijakan desentralisasi menurutnya dapat dijadikan solusi untuk persoalan tersebut.
Sesi pertama ditutup oleh pemaparan dari Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA tentang Menata Ulang Sistem Pemilu: Partisipasi, Meritoktasi, dan Representasi.
Ridho Al-Hamdi mengevaluasi pelaksanaan pemilu 1999 sampai dengan 2024 sekaligus membandingkan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Menurutnya, sistem terbuka lebih relevan dengan Indonesia, karena partisipasi pemilih cenderung lebih tinggi. Ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.
Sistem terbuka juga lebih relevan untuk model representasi dengan segala kekurangannya. Kedua aspek tersebut terkait dengan konsep meritokrasi. Namun keduanya berdampak pada perilaku politik uang.
Mantan Komisioner KPU Dr. Endang Sulastri, M.Si, menjelaskan tentang Menata Ulang Lembaga Tambahan (State Auxiliary Bodies): Kedudukan, Fungsi, dan Optimalisasi. Dalam pemaparannya, Endang Sulastri banyak memberikan contoh lembaga tambahan yang perlu dipertanyakan kembali keefektifannya.
"Kita perlu melakukan penataan ulang dan merekonstruksi ulang lembaga tambahan dengan mengembalikan kepada UUD. Lembaga tambahan tidak boleh lepas dari konstitusi," katanya.
Pada akhir pemaparan, Endang juga memberikan statement tegas bahwa selama ini pemerintah tidak efektif dan efisien dalam membentuk lembaga-lembaga negara tambahan.
Pembicara selanjutnya, Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof. Syarif Hidayat.
Syarif yang mengawali pemaparannya dengan menunjukan adanya silang kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang seharusnya tidak terjadi pada negara kesatuan yang menerapkan desentralisasi.
Revitalisasi konsep dan kebijakan desentralisasi menurutnya dapat dijadikan solusi untuk persoalan tersebut.
Sesi pertama ditutup oleh pemaparan dari Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA tentang Menata Ulang Sistem Pemilu: Partisipasi, Meritoktasi, dan Representasi.
Ridho Al-Hamdi mengevaluasi pelaksanaan pemilu 1999 sampai dengan 2024 sekaligus membandingkan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Menurutnya, sistem terbuka lebih relevan dengan Indonesia, karena partisipasi pemilih cenderung lebih tinggi. Ada keterlibatan masyarakat di dalamnya.
Sistem terbuka juga lebih relevan untuk model representasi dengan segala kekurangannya. Kedua aspek tersebut terkait dengan konsep meritokrasi. Namun keduanya berdampak pada perilaku politik uang.
Lihat Juga :
