Pernah Dicap Simbol Orba, Pancasila Didorong Jadi Pelajaran Wajib di Sekolah
Rabu, 17 Juni 2020 - 13:09 WIB
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah menyatakan bahwa RUU HIP ingin membumikan Pancasila, khususnya kepada generasi "now". Salah satu wujudnya, mengembalikan lagi Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran wajib di sekolah hingga perguruan tinggi.
Pancasila memang pernah menjadi salah satu mata pelajaran wajib pada masa orde baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Materi pelajaran ini lebih banyak mengurai bagaimana sebaiknya dan seharusnya nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta etika warga negara. Penjabaran lebih detail soal nilai dari lima sila dituangkan dalam sebagaimana diuraikan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
(Baca: Ada Ancaman Lost Generation, Wakil Ketua MPR: Pendidikan Harus Prioritas)
Setelah gelombang reformasi, semua yang berbau Orde Baru diberangus. Pendidikan Moral Pancasilan (PMP) yang dianggap sebagai simbol tangan Orde Baru di dunia pendidikan ikut tersapu lalu dihilangkan dari materi pendidikan sekolah.
Basarah mengatakan, untuk mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib harus dimulai dengan merevisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. “Memasukkan kembali pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib di lingkungan pendidikan formal. Inilah yang kami dorong sehingga RUU HIP ini sebenarnya satu tarikan nafas dengan UU itu,” tutur Basarah dalam diskusi daring bertajuk RUU HIP Akan Dibawa Kemana, Rabu (17/6/2020).
Di sisi lain, sosialisasi dan membumikan Pancasila di luar lingkungan formal juga harus dilakukan. Karena itu, dirinya menyadari keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sangat penting dalam mewujudkan agenda itu.
(Baca: Ahmad Basarah Berdalih Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP Bukan Usulan PDIP)
“Dengan RUU HIP ini akan menguatkan BPIP sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam membantu sosialiasi, membumikan Pancasila dalam berbagai strategi melalui kegiatan-kegiatan,” ujarnya.
Basarah ingin Pancasila terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sebab, Pancasila menurutnya adalah falsafah yang telah menyatukan bangsa Indonesia di tengah kemajemukan. Terdiri dari suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam.
“Jadi, RUU ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kembali ke khittahnya. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa, tokoh agama, pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan raga dan nyawanya untuk bangsa negara ini,” tegasnya.
Ia pun menyatakan siap menampung dan membuka ruang dengar pendapat atau aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU HIP. Hal ini sejalan dengan penundaan pembahasan RUU HIP oleh pemerintah dan permintaan kepada DPR untuk berdiskusi lebih banyak serta menampung aspirasi dari masyarakat.
Pancasila memang pernah menjadi salah satu mata pelajaran wajib pada masa orde baru dengan nama Pendidikan Moral Pancasila. Materi pelajaran ini lebih banyak mengurai bagaimana sebaiknya dan seharusnya nilai kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta etika warga negara. Penjabaran lebih detail soal nilai dari lima sila dituangkan dalam sebagaimana diuraikan dari Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
(Baca: Ada Ancaman Lost Generation, Wakil Ketua MPR: Pendidikan Harus Prioritas)
Setelah gelombang reformasi, semua yang berbau Orde Baru diberangus. Pendidikan Moral Pancasilan (PMP) yang dianggap sebagai simbol tangan Orde Baru di dunia pendidikan ikut tersapu lalu dihilangkan dari materi pendidikan sekolah.
Basarah mengatakan, untuk mengembalikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib harus dimulai dengan merevisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. “Memasukkan kembali pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib di lingkungan pendidikan formal. Inilah yang kami dorong sehingga RUU HIP ini sebenarnya satu tarikan nafas dengan UU itu,” tutur Basarah dalam diskusi daring bertajuk RUU HIP Akan Dibawa Kemana, Rabu (17/6/2020).
Di sisi lain, sosialisasi dan membumikan Pancasila di luar lingkungan formal juga harus dilakukan. Karena itu, dirinya menyadari keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sangat penting dalam mewujudkan agenda itu.
(Baca: Ahmad Basarah Berdalih Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP Bukan Usulan PDIP)
“Dengan RUU HIP ini akan menguatkan BPIP sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dalam membantu sosialiasi, membumikan Pancasila dalam berbagai strategi melalui kegiatan-kegiatan,” ujarnya.
Basarah ingin Pancasila terus diwariskan kepada generasi mendatang. Sebab, Pancasila menurutnya adalah falsafah yang telah menyatukan bangsa Indonesia di tengah kemajemukan. Terdiri dari suku, agama, dan budaya yang beraneka ragam.
“Jadi, RUU ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kembali ke khittahnya. Sesuai dengan tujuan dan cita-cita para pendiri bangsa, tokoh agama, pejuang kemerdekaan yang telah mengorbankan raga dan nyawanya untuk bangsa negara ini,” tegasnya.
Ia pun menyatakan siap menampung dan membuka ruang dengar pendapat atau aspirasi dari berbagai elemen masyarakat terkait RUU HIP. Hal ini sejalan dengan penundaan pembahasan RUU HIP oleh pemerintah dan permintaan kepada DPR untuk berdiskusi lebih banyak serta menampung aspirasi dari masyarakat.
(muh)
Lihat Juga :
