Fahri Bachmid Ditetapkan Jadi Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan UMI

Selain itu, tambahnya, juga melakukan kajian strategis pada bidang hukum lainya dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan ini, ucapnya, adalah prinsip serta orientasi fundamental yang saling terkait dengan pembentukan pusat studi konstitusi ini.

Dia menerangkan, pertimbangan lainya tentang pembentukan Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan adalah dalam rangka akselerasi serta aksentuasi untuk melakukan kegiatan pengkajian, desiminasi, riset keilmuan, pengabdian. Selain itu juga dalam membangun hubungan kemitraan strategis dengan berbagai lembaga-lembaga negara.

Baca juga: President University, Kampus dengan Jumlah Mahasiswa Asing Terbanyak se-Indonesia

“Tentang perkembangan ketatanegaraan dan konstitusi kontemporer untuk dapat berkontribusi dalam suatu ikhtiar konstitusional dalam perbaikan sistem ketatanegaraan ke arah yang lebih konstruktif, maka dipandang perlu untuk membentuk dan mengangkat Pengurus Pusat Studi Konstitusi dan Pemerintahan PaKem di lingkup UMI,” tambahnya.

“Insya Allah kami akan optimal dalam mengelola kepercayaan dan amanah yang Rektor berikan, agar ikhtiar kecil kami lewat unit teknis pusat studi konstitusi ini, sehingga sebangun dengan visi dan misi UMI, yaitu Mewujudkan Universitas Muslim Indonesia sebagai Lembaga Pendidikan dan Dakwah termasyhur berkelas dunia, dengan melahirkan manusia berilmu amaliah, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah serta berdaya saing tinggi,” pungkasnya.