Pendidikan Swasta Angkat Bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok
loading...
Foto/ilustrasi.ist
A
A
A
JAKARTA - Sektor pendidikan swasta di Tanah Air mulai mengangkat bendera putih menghadapi dampak pandemi Covid-19 . Hal ini dikhawatirkan membuat indeks pembangunan manusia (IPM) yang menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi merosot
“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, imbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
(Baca: Try Sutrisno Usul Judul Diubah, PKS Kukuh Minta RUU HIP Dibatalkan)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menerima banyak informasi dari daerah pemilihannya bahwa kemampuan sekolah dan kampus untuk membiayai kegiatan operasional hanya bertahan sampai Agustus. ”Sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujarnya.
Dia mengatakan pandemi Covid-19 secara luas memang menyapu berbagai sektor ekonomi. Dampak paling terasa adalah melorotnya kemampuan atau daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan.
“Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di swasta,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.
(Baca: DPR Desak Pemerintah Bantu Kampus Swasta Terdampak Corona)
Sayangnya, dana yang digelontorkan pemerintah seperti tidak punya daya ungkit untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Padahal, daya beli itulah yang sejak awal menjadi concern pemerintah.
“Sejak awal digelontorkan Rp405,1 triliun, coba lihat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi. Sementara pendidikan tidak menjadi concern kebijakan,” imbuhnya.
Akibat lanjutan dari situasi ini, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. Turunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan, bakal berdampak signifikan dalam angka IPM.
“Bila sekolah dan kampus swasta banyak yang tutup, imbas lebih jauh ya IPM bisa jeblok,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (7/7/2020).
(Baca: Try Sutrisno Usul Judul Diubah, PKS Kukuh Minta RUU HIP Dibatalkan)
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku menerima banyak informasi dari daerah pemilihannya bahwa kemampuan sekolah dan kampus untuk membiayai kegiatan operasional hanya bertahan sampai Agustus. ”Sisanya bergantung pada jumlah siswa dan mahasiswa baru yang mendaftar,” ujarnya.
Dia mengatakan pandemi Covid-19 secara luas memang menyapu berbagai sektor ekonomi. Dampak paling terasa adalah melorotnya kemampuan atau daya beli masyarakat, termasuk untuk biaya pendidikan.
“Membayar SPP saja sulit, apalagi untuk membayar uang pangkal seperti yang biasa diterapkan pada siswa dan mahasiswa baru di swasta,” kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah IX ini.
(Baca: DPR Desak Pemerintah Bantu Kampus Swasta Terdampak Corona)
Sayangnya, dana yang digelontorkan pemerintah seperti tidak punya daya ungkit untuk mendongkrak daya beli masyarakat. Padahal, daya beli itulah yang sejak awal menjadi concern pemerintah.
“Sejak awal digelontorkan Rp405,1 triliun, coba lihat berapa untuk mendukung daya beli dan ekonomi. Sementara pendidikan tidak menjadi concern kebijakan,” imbuhnya.
Akibat lanjutan dari situasi ini, angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni pendidikan swasta di berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi akan menurun. Turunnya angka partipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan, bakal berdampak signifikan dalam angka IPM.
Lihat Juga :
