Pendidikan Berkualitas Kunci Kemajuan Bangsa

MEDAN - Sumber daya manusia ( SDM ) berkualitas merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya kemajuan bangsa. Diperlukan komitmen yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk terus mengawal sebaran pendidikan berkualitas agar tercipta SDM yang andal dan unggul.

Gubernur Sumatera Utara , Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.



“Kunci kemajuan sumber daya manusia ada pada pendidikan yang berkualitas dan merata,” terang Edy dalam sambutannya pada Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Sebaran Pendidikan Berkualitas: Merumuskan Konsensus Pemerintah, Sekolah, dan Guru di Provinsi Sumatera Utara.

Diskusi publik yang diselenggarakan Synergy Policies dan didukung oleh Tanoto Foundation ini dihadiri oleh 190 peserta. Dalam diskusi itu, mereka sepakat untuk mendorong empat rekomendasi utama.

Pertama, mendorong transparansi, akuntabilitas dan kesamaan visi untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas di provinsi Sumatera Utara.



Kedua, terbentuknya kebijakan dan regulasi di daerah yang menunjang kegiatan saling belajar antar guru dan kegiatan-kegiatan sekolah yang berpusat pada siswa.

Ketiga, melahirkan kontrak komitmen antara pemerintah daerah dengan guru dan kepala sekolah untuk mencapai target kinerja sekolah.

keempat, partisipasi aktif dari segenap unsur pendidikan termasuk mitra pembangunan dan industri dalam pembangunan infrastruktur dan sumberdaya manusia bidang pendidikan.

Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar sehari sebelumnya.

Direktur Utama Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mengatakan agar rekomendasi dari FGD dan diskusi publik tersebut bisa menjadi kenyataan, para pemangku kepentingan harus saling berkomunikasi secara intensif.

“Kami gembira Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk memfasilitasi perluasan akses sarana prasarana yang menunjang kualitas pendidikan," ujarnya saat memimpin diskusi publik.

"Misalnya seperti akses e-library untuk seluruh sekolah, perbaikan ekosistem sekolah untuk implementasi Kurikulum Merdeka, dan pemberian fasilitas penunjang kegiatan pelatihan bagi para guru,” tambahnya.

Dinna mengungkapkan bahwa komitmen dari para peserta diskusi publik sekaligus menjawab keprihatinan yang muncul seputar pengelolaan dana BOS dan anggaran pendidikan yang selama ini dianggap belum tepat sasaran.

Semua pemangku kepentingan bidang pendidikan mulai dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru dan orang tua harus ikut mengawal komitmen peningkatan sebaran Pendidikan berkualitas.

Pendidikan berkualitas adalah tanggung jawab bersama. Di tataran mikro, ada orang tua dan guru yang perlu memahami kebutuhan dasar siswa untuk bisa belajar dengan baik.

Sementara di tataran makro, ada pemerintah yang harus menciptakan suasana kondusif bagi guru dan kepala sekolah dalam memberikan materi berbasis kebutuhan dan kemampuan siswa.

CEO Global Tanoto Foundation, J. Satrijo Tanudjojo, menyambut baik kehadiran pemangku kepentingan kunci bidang pendidikan yang mampu mendorong lahirnya komitmen bersama tersebut.

“Hadirnya Bapak Gubernur menunjukkan komitmen Sumatera Utara untuk meningkatkan sebaran pendidikan berkualitas,” ungkapnya.

Diskusi Publik ini juga mengundang Fachrujiansyah Bachsan, Kepala Seksi PTK SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Barat dan Irma Sari Sinaga, guru SDN 158/VIII Rimbo Mulyo, Provinsi Jambi.

Sebagai bagian dari daerah yang masuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), mereka menceritakan berbagai inovasi pendidikan yang dilakukan oleh sekolah di tengah keterbatasan sarana dan prasarana.

Misalnya, penggunaan intranet dan kerja sama dengan Radio Republik Indonesia setempat untuk sarana berbagi materi ajar bagi guru dan kepala sekolah.

“Harapan kami adalah agar inovasi serupa bisa tumbuh dan direplikasi juga oleh guru dan kepala sekolah di provinsi Sumatera Utara,” ungkap Dinna Prapto Raharja.

Kegiatan di Sumatera Utara ini merupakan rangkaian dari kunjungan serupa di Provinsi Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jambi dan Riau.

Kesepakatan dari sesi FGD dan diskusi publik di provinsi-provinsi itu akan disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim dalam rangka Hari Guru 2022 mendatang.