Tak Miliki Jaringan Listrik dan Internet, Jangan Anaktirikan Madrasah
loading...
DPR dibuat kaget pada usia 75 tahun Indonesia merdeka ternyata masih ada 11.998 madrasah yang belum memiliki jaringan listrik dan 13.793 lainnya belum memiliki jaringan internet, khususnya di daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil). Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR dibuat kaget pada usia 75 tahun Indonesia merdeka ternyata masih ada 11.998 madrasah yang belum memiliki jaringan listrik dan 13.793 lainnya belum memiliki jaringan internet, khususnya di daerah 3T (terluar, terdepan, terpencil).
Fakta itu terkuak saat rapat kerja (Raker) Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Meski tidak secara keseluruhan dijabarkan bagaimana kondisi sekolah madrasah atau pesantren saat ini, namun Menag mengungkap masih ada belasan ribu madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. “Kemenag memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik ada 11.998 madrasah dan internet 13.793 madrasah,” kata Menag.
Sekolah madrasah atau pesantren memang masih dipandang sebelah mata. Kualitas pendidikan dianggap rendah, padahal jumlah siswa hampir mencapai 10 juta siswa. Jumlah gurunya juga cukup banyak, yakni 780.652 orang. Kebanyakan masih berstatus honorer dan bergaji kecil. Mereka dinilai sebagai pengejar pahala sehingga tidak perlu diperhatikan kebutuhan materinya. (Baca: 17 Tahun Buron, Pelarian Maria Lumowa Berakhir di Serbia)
Infrastruktur sekolah juga hanya sekadarnya. Ribuan ruang sekolah rusak. Bahkan jauh dari kata modernisasi berbasis teknologi. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa tujuan sekolah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kaget masih ada belasan ribu madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet di Indonesia. Menurut dia, persoalan ini harus menjadi perhatian serius agar bisa segera teratasi.
“Ini menjadi PR kita semua, harus betul-betul kita tangani dengan baik. Saya tadi kaget Pak, melihat data hampir 12.000 madrasah tidak punya listrik di 75 tahun kita merdeka. Ini harus kita wujudkan dalam bentuk anggaran Pak,” ujar Yandri.
Percepatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah tentu saja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018. Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mempercepat rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Total anggaran sebesar Rp6,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp769,1 miliar untuk madrasah. (Baca juga: Terkonfirmasi, Turki tes S-400 Rusia dengan Jet Tempur Buatan AS)
Pada era sekarang ini, sistem pendidikan berbasis digital sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Tak hanya itu, sistem pendidikan berbasis digital juga dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, untuk pengembangan pendidikan digital, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran sebesar itu diharapkan sistem pendidikan berbasis digital bisa menyentuh ke seluruh pelosok Indonesia.
"Dengan pendidikan digital bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa (7/7).
Perlu Perhatian Serius
Problematika dunia pendidikan harus menjadi perhatian serius semua kalangan terutama pemerintah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai, perhatian Kemenag untuk madrasah masih belum optimal, khususnya madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 di mana banyak madrasah dan pesantren ikut terdampak. “Madrasah di Indonesia yang sebagian besar dikelola masyarakat tentu perlu perhatian dalam melakukan pembelajaran daring,” kata Ace. (Baca juga: Naik Status Zona Oranye Covid-19, Pemkot Solo Semakin Waspada)
Menurut dia, Kemenag harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti fasilitas internet dan alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan sehingga pendidikan di madrasah tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mendorong Komisi VIII DPR agar postur anggaran di Kemenag untuk pendidikan Islam dapat diarahkan membantu madrasah swasta dan juga pesantren. “Kita akan dorong anggaran Rp2,610 triliun untuk bantuan madrasah dan pesantren,” pungkasnya. (Lihat Videonya; Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Anggota Komisi VIII lainnya Diah Pitaloka mengaku prihatin masih ada ribuan madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet. Dia menegaskan, kondisi sarana dan prasarana madrasah dan lembaga pendidikan Islam harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam secara umum. “Kemenag harus lebih mengutamakan madrasah yang daerah kemiskinannya tinggi, kondisinya memprihatinkan bahkan tidak punya listrik,” tegasnya.
Politikus PDIP ini menyarankan agar Kemenag perlu segera membahas masalah ini ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk membangun solusi. (Kiswondari)
Fakta itu terkuak saat rapat kerja (Raker) Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Meski tidak secara keseluruhan dijabarkan bagaimana kondisi sekolah madrasah atau pesantren saat ini, namun Menag mengungkap masih ada belasan ribu madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. “Kemenag memiliki data madrasah yang tidak memiliki jaringan listrik ada 11.998 madrasah dan internet 13.793 madrasah,” kata Menag.
Sekolah madrasah atau pesantren memang masih dipandang sebelah mata. Kualitas pendidikan dianggap rendah, padahal jumlah siswa hampir mencapai 10 juta siswa. Jumlah gurunya juga cukup banyak, yakni 780.652 orang. Kebanyakan masih berstatus honorer dan bergaji kecil. Mereka dinilai sebagai pengejar pahala sehingga tidak perlu diperhatikan kebutuhan materinya. (Baca: 17 Tahun Buron, Pelarian Maria Lumowa Berakhir di Serbia)
Infrastruktur sekolah juga hanya sekadarnya. Ribuan ruang sekolah rusak. Bahkan jauh dari kata modernisasi berbasis teknologi. Sementara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan bahwa tujuan sekolah adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto kaget masih ada belasan ribu madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet di Indonesia. Menurut dia, persoalan ini harus menjadi perhatian serius agar bisa segera teratasi.
“Ini menjadi PR kita semua, harus betul-betul kita tangani dengan baik. Saya tadi kaget Pak, melihat data hampir 12.000 madrasah tidak punya listrik di 75 tahun kita merdeka. Ini harus kita wujudkan dalam bentuk anggaran Pak,” ujar Yandri.
Percepatan pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan madrasah tentu saja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Kabinet Paripurna di Bogor pada 18 Juli 2018. Jokowi menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mempercepat rehabilitasi 10.000 sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia. Total anggaran sebesar Rp6,5 triliun. Dari jumlah tersebut Rp3,8 triliun digunakan untuk rehabilitasi sekolah dan Rp769,1 miliar untuk madrasah. (Baca juga: Terkonfirmasi, Turki tes S-400 Rusia dengan Jet Tempur Buatan AS)
Pada era sekarang ini, sistem pendidikan berbasis digital sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Tak hanya itu, sistem pendidikan berbasis digital juga dapat menghilangkan kesenjangan perbedaan tingkat pendidikan di masyarakat.
Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, untuk pengembangan pendidikan digital, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp22 triliun. Anggaran sebesar itu diharapkan sistem pendidikan berbasis digital bisa menyentuh ke seluruh pelosok Indonesia.
"Dengan pendidikan digital bisa menghilangkan kesenjangan. Saya kira ini suatu upaya yang luar biasa dan sebagai suatu terobosan dan dampaknya akan mendorong pendidikan yang lebih tinggi," ujarnya saat menerima Pengurus Yayasan Memajukan Ilmu Kebudayaan di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa (7/7).
Perlu Perhatian Serius
Problematika dunia pendidikan harus menjadi perhatian serius semua kalangan terutama pemerintah. Wakil Ketua Komisi VIII DPR Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai, perhatian Kemenag untuk madrasah masih belum optimal, khususnya madrasah yang dikelola mandiri oleh masyarakat.
Terlebih, saat kondisi pandemi Covid-19 di mana banyak madrasah dan pesantren ikut terdampak. “Madrasah di Indonesia yang sebagian besar dikelola masyarakat tentu perlu perhatian dalam melakukan pembelajaran daring,” kata Ace. (Baca juga: Naik Status Zona Oranye Covid-19, Pemkot Solo Semakin Waspada)
Menurut dia, Kemenag harus memperhatikan kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran daring seperti fasilitas internet dan alat-alat penunjang lain yang dibutuhkan sehingga pendidikan di madrasah tidak tertinggal dengan lembaga pendidikan lainnya.
Karena itu, politikus Partai Golkar ini mendorong Komisi VIII DPR agar postur anggaran di Kemenag untuk pendidikan Islam dapat diarahkan membantu madrasah swasta dan juga pesantren. “Kita akan dorong anggaran Rp2,610 triliun untuk bantuan madrasah dan pesantren,” pungkasnya. (Lihat Videonya; Kapal Tak Bisa Sandar, Sapi Dilempar ke Laut)
Anggota Komisi VIII lainnya Diah Pitaloka mengaku prihatin masih ada ribuan madrasah yang belum mendapatkan akses listrik dan internet. Dia menegaskan, kondisi sarana dan prasarana madrasah dan lembaga pendidikan Islam harus menjadi pekerjaan rumah besar bagi peningkatan kualitas pendidikan Islam secara umum. “Kemenag harus lebih mengutamakan madrasah yang daerah kemiskinannya tinggi, kondisinya memprihatinkan bahkan tidak punya listrik,” tegasnya.
Politikus PDIP ini menyarankan agar Kemenag perlu segera membahas masalah ini ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait untuk membangun solusi. (Kiswondari)
(ysw)
Lihat Juga :
