Kolaborasi Lintas Sektor Berpotensi Tingkatkan Kualitas Pendidikan

“Synergy Policies sebagai lembaga penelitian yang berusaha meningkatkan sinergi lintas sektor untuk dampak positif kebijakan publik yang optimal menelusuri aneka dokumen yang menyoroti indikator dan proses menuju pendidikan berkualitas. Kami mencermati pula bagaimana sentuhan mitra-mitra pembangunan seperti program PINTAR dari Tanoto Foundation dan kerja sama dengan mitra-mitra lain direspons oleh guru, kepala sekolah dan unsur pemerintah daerah," ucapnya.

Baca juga: Jokowi Ungkap 3 Komponen Penting untuk Cetak SDM Unggul

"Kami melakukan rangkaian pertemuan, focus group discussion dan diskusi publik di tiap provinsi yang melibatkan perwakilan guru, kepala sekolah, pengawas, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Guru Penggerak (BGP), Bappeda, Dinas Pendidikan, dan media massa untuk menggali perspektif yang berkembang di tiap daerah serta potensinya untuk dikembangkan menjadi sinergi pendukung perluasan pendidikan berkualitas di wilayah tersebut,” ungkap Dinna.

Kegiatan pengumpulan praktik baik peningkatan sebaran pendidikan berkualitas ini dilakukan selama Oktober sampai November 2022 dan puncaknya pada Rembuk Nasional, 14 Desember 2022 di mana perwakilan dari tiap provinsi seperti guru, kepala sekolah, dinas pendidikan dan pimpinan kabupaten/kota serta provinsi akan duduk bersama perwakilan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama.

Rembuk Nasional ini akan menyoroti inisiatif yang berkembang di tataran mikro, yakni di level guru, kepala sekolah dan sekolah, juga di tataran kabupaten/kota, dan provinsi. Beberapa inisiatif di tataran mikro antara lain; pengenalan terhadap karakter dan latar belakang siswa, penerapan pembelajaran aktif dan berdiferensiasi, pembentukan paguyuban orang tua serta pengaktifan komunitas belajar antar guru seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Sementara inisiatif yang dilakukan pemerintah daerah antara lain; penerbitan peraturan bupati guna mendukung pengembangan kapasitas guru melalui platform belajar mandiri dan pengaktifan KKG serta MGMP, pengembangan aplikasi pemantauan sekolah bagi pengawas, penyediaan guru bagi siswa berkebutuhan khusus, serta penyediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan berkualitas.

“Inisiatif ini perlu ditopang oleh rangkaian kebijakan pendukung pula di tingkat pusat, yang justru memudahkan inisiatif-inisiatif baik ini untuk meluas lebih cepat ke penjuru kabupaten/kota dan provinsi. Malah ada aspirasi bahwa provinsi-provinsi lain pun dapat diberi kesempatan serupa untuk dikenali inisiatif-inisiatif baiknya agar antar daerah dapat saling berkolaborasi demi sebaran pendidikan berkualitas yang meningkat di Indonesia,” demikian ungkap Dinna.