DPR Nilai Kemendikbud Tak Serius Wujudkan Wajar 12 Tahun
Minggu, 21 Juni 2015 - 17:34 WIB
DPR Nilai Kemendikbud Tak Serius Wujudkan Wajar 12 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR menganggap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak serius mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun. Belum ada program jelas untuk merealisasikannya.
Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman menjelaskan, dalam rapat terakhir dengan Kemendikbud beberapa waktu lalu Wajar 12 Tahun memang masih diagendakan pemerintah. Namun, Komisi X menganggap Kemendikbud tidak serius untuk mewujudkannya.
Hal ini terlihat dari belum ada blueprint Wajar 12 Tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud. Dia mengungkapkan, Komisi X kaget pemerintah menginginkan Wajar 12 Tahun tanpa kelihatan permintaan anggaran.
"Apa program untuk menjalankan Wajar 12 Tahun saja belum jelas. Kami minta dulu blueprint dari Kemendikbud jika ingin meminta kenaikan anggaran untuk Wajar 12 Tahun itu," katanya di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).
Sohibul menjelaskan, permintaan dari Komisi X sangat sederhana yakni agenda Wajar 12 Tahun itu tercermin dari program dan anggaran yang jelas. Menurut dia, anggaran yang diusulkan Kemendikbud untuk Wajar 12 Tahun sangat kecil sehingga dipandang keinginan pemerintah tidak tercermin dari usulan anggaran itu.
Komisi X juga mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan anggaran Wajar 12 Tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya. Roadmap seperti itu, terangnya, yang ditunggu legislatif jika pemerintah ingin mendapat dukungan Komisi agar Wajar 12 Tahun berjalan lancar.
Politikus PKS ini menjelaskan, spirit dalam peraturan perundangan wajib belajar itu sebetulnya ada di jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP. Namun, jika pemerintah ingin siswa bisa belajar hingga SMA maka akan lebih baik lagi untuk perluasan akses pendidikan.
Oleh karena itu, dengan penggabungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maka Wajar 12 Tahun harus lebih diseriusi Kemendikbud.
"Bukan hanya penggabungan Dikdasmen saja tetapi tercermin dari program dan anggaran," terangnya.
PILIHAN:
PGRI: Jangan Dijadikan Ajang Pencitraan Penguasa
Pendidikan Indonesia Jauh Tertinggal dari Malaysia
Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman menjelaskan, dalam rapat terakhir dengan Kemendikbud beberapa waktu lalu Wajar 12 Tahun memang masih diagendakan pemerintah. Namun, Komisi X menganggap Kemendikbud tidak serius untuk mewujudkannya.
Hal ini terlihat dari belum ada blueprint Wajar 12 Tahun yang dibuat secara detail oleh Kemendikbud. Dia mengungkapkan, Komisi X kaget pemerintah menginginkan Wajar 12 Tahun tanpa kelihatan permintaan anggaran.
"Apa program untuk menjalankan Wajar 12 Tahun saja belum jelas. Kami minta dulu blueprint dari Kemendikbud jika ingin meminta kenaikan anggaran untuk Wajar 12 Tahun itu," katanya di Kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).
Sohibul menjelaskan, permintaan dari Komisi X sangat sederhana yakni agenda Wajar 12 Tahun itu tercermin dari program dan anggaran yang jelas. Menurut dia, anggaran yang diusulkan Kemendikbud untuk Wajar 12 Tahun sangat kecil sehingga dipandang keinginan pemerintah tidak tercermin dari usulan anggaran itu.
Komisi X juga mengusulkan agar pemerintah membuat kebijakan anggaran Wajar 12 Tahun yang langsung dicerminkan dengan program-programnya. Roadmap seperti itu, terangnya, yang ditunggu legislatif jika pemerintah ingin mendapat dukungan Komisi agar Wajar 12 Tahun berjalan lancar.
Politikus PKS ini menjelaskan, spirit dalam peraturan perundangan wajib belajar itu sebetulnya ada di jenjang pendidikan dasar yakni SD dan SMP. Namun, jika pemerintah ingin siswa bisa belajar hingga SMA maka akan lebih baik lagi untuk perluasan akses pendidikan.
Oleh karena itu, dengan penggabungan Ditjen Pendidikan Dasar dan Ditjen Pendidikan Menengah menjadi Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) maka Wajar 12 Tahun harus lebih diseriusi Kemendikbud.
"Bukan hanya penggabungan Dikdasmen saja tetapi tercermin dari program dan anggaran," terangnya.
PILIHAN:
PGRI: Jangan Dijadikan Ajang Pencitraan Penguasa
Pendidikan Indonesia Jauh Tertinggal dari Malaysia
(kri)
