Hanura Tolak Wacana Tunjangan Guru Dihapus
Senin, 28 September 2015 - 17:14 WIB
Hanura Tolak Wacana Tunjangan Guru Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR yang membidangi pendidikan, Dadang Rusdiana menyatakan penolakannya atas wacana pemerintah yang akan menghapus tunjangan profesi guru. Rencananya kebijakan itu akan berlaku mulai awal tahun depan.
Dadang menilai, penghapusan tunjangan profesi akan mengundang reaksi negatif dari para guru. Karenanya, politikus Fraksi Hanura ini menyatakan penolakannya atas wacana tersebut.
"Fraksi Hanura tidak sepakat kalau tunjangan profesi guru dihapuskan. Penghapusan akan mengundang reaksi guru," kata Dadang saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2015).
Meski baru wacana, Dadang mengatakan, upaya menghapus tunjangan profesi guru berawal dari evaluasi terhadap hasil uji kompetensi guru yang hasilnya tidak menggembirakan.
Merujuk pada hasil rapat kerja antara Komisi X dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang mengatakan, anggaran untuk profesi guru justru akan naik dan jumlah guru yang disertifikasi juga bertambah pada 2016.
"Kalaupun hasil uji kompetensi rendah, itu pekerjaan rumah Dirjen Guru untuk melakukan penguatan. Tidak boleh kemudian menjadi alasan penghapusan tunjangan," ungkap Dadang.
Pilihan:
Ribuan Prajurit TNI Siap Bertempur, Panglima: Akan Menegangkan!
Dadang menilai, penghapusan tunjangan profesi akan mengundang reaksi negatif dari para guru. Karenanya, politikus Fraksi Hanura ini menyatakan penolakannya atas wacana tersebut.
"Fraksi Hanura tidak sepakat kalau tunjangan profesi guru dihapuskan. Penghapusan akan mengundang reaksi guru," kata Dadang saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/9/2015).
Meski baru wacana, Dadang mengatakan, upaya menghapus tunjangan profesi guru berawal dari evaluasi terhadap hasil uji kompetensi guru yang hasilnya tidak menggembirakan.
Merujuk pada hasil rapat kerja antara Komisi X dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dadang mengatakan, anggaran untuk profesi guru justru akan naik dan jumlah guru yang disertifikasi juga bertambah pada 2016.
"Kalaupun hasil uji kompetensi rendah, itu pekerjaan rumah Dirjen Guru untuk melakukan penguatan. Tidak boleh kemudian menjadi alasan penghapusan tunjangan," ungkap Dadang.
Pilihan:
Ribuan Prajurit TNI Siap Bertempur, Panglima: Akan Menegangkan!
(maf)
