SMK Belum Disesuaikan dengan Potensi Daerah
Rabu, 09 Maret 2016 - 18:52 WIB
SMK Belum Disesuaikan dengan Potensi Daerah
A
A
A
JAKARTA - Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) seharusnya disesuaikan dengan potensi daerah. Pemerintah dianggap belum membuat peta penyerapan lulusan SMK sehingga banyak pengangguran.
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, kepala daerah sebetulnya butuh banyak tenaga SMK. Siswa yang dilatih bekerja sejak di kelas ini dianggapnya adalah sumber daya manusia yang diperlukan daerah untuk mengolah potensi alam.
Sebagai negara agraris, kata dia, Indonesia kaya akan hasil bumi. Namun, karena tidak punya SDM yang baik maka sering kali tenaga kerja di suatu daerah harus didatangkan dari luar.
“Sebenarnya lulusan SMK itu dibutuhkan di semua daerah. Namun karena tidak adanya pemetaan SMK dengan potensi alam, maka banyak pengangguran dan kekayaan alam tidak dikelola dengan baik,” ujarnya dalam Gathering SNI Award yang diselenggarakan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Rabu (9/3/2016).
Tokoh yang direkrut sebagai Agen Perubahan KORAN SINDO ini menjelaskan, infrastruktur di Aceh pasca tsunami adalah yang terbaik di Indonesia. Namun, hanya warung kopi yang bergerak maju di sana.
Padahal, Aceh adalah sentra tanaman pala yang bisa diolah menjadi minyak dan lainnya. Atau kakao yang melimpah di Sulawesi ataupun Maluku namun sayangnya tidak banyak lulusan SMK setempat yang bisa mengolahnya.
Rhenald menuturkan, seharusnya industri itu tersebar di seluruh Indonesia. Tidak seperti sekarang ini industri hanya ada di Pulau Jawa dan Sumatera bagian tertentu khususnya Medan lalu Bali dan Makassar.
Seharusnya kepala daerah berperan aktif membangun industri karena Indonesia adalah negara agraris yang kaya. Selanjutnya, sesuaikan dengan lulusan SMK bidang industri dan jasa dengan basis kewirausahaan sehingga link and match berjalan baik.
“Cibadak itu kaya dengan manggis tetapi ekstraknya ternyata barang impor. Hal ini terjadi karena tidak ada SMK yang bisa mengolah tanaman asli Indonesia,” terangnya.
Namun, Rhenald meminta industri jangan melupakan standar karena dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) standar adalah kunci sukses persaingan. Dia menjelaskan, dengan memakai standar seperti SNI maka reputasi industri di pasar akan terangkat lalu akan terlindungi secara hukum.
Perusahaan juga akan mendapat banyak manfaat dengan mengikuti SNI Award. Sebab, akan banyak diperoleh keuntungan di antaranya mendapatkan audit kinerja perusahaan secara gratis, promosi untuk peraih SNI Award serta dapat mencantumkan gambar piala dan tahun diraihnya SNI Award pada produk.
PILIHAN:
Jokowi Pantau Gerhana Matahari dari Istana Bogor
Kewenangan Jaksa Agung Soal Deponering Digugat ke MA dan MK
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, kepala daerah sebetulnya butuh banyak tenaga SMK. Siswa yang dilatih bekerja sejak di kelas ini dianggapnya adalah sumber daya manusia yang diperlukan daerah untuk mengolah potensi alam.
Sebagai negara agraris, kata dia, Indonesia kaya akan hasil bumi. Namun, karena tidak punya SDM yang baik maka sering kali tenaga kerja di suatu daerah harus didatangkan dari luar.
“Sebenarnya lulusan SMK itu dibutuhkan di semua daerah. Namun karena tidak adanya pemetaan SMK dengan potensi alam, maka banyak pengangguran dan kekayaan alam tidak dikelola dengan baik,” ujarnya dalam Gathering SNI Award yang diselenggarakan Badan Standarisasi Nasional (BSN) di Jakarta, Rabu (9/3/2016).
Tokoh yang direkrut sebagai Agen Perubahan KORAN SINDO ini menjelaskan, infrastruktur di Aceh pasca tsunami adalah yang terbaik di Indonesia. Namun, hanya warung kopi yang bergerak maju di sana.
Padahal, Aceh adalah sentra tanaman pala yang bisa diolah menjadi minyak dan lainnya. Atau kakao yang melimpah di Sulawesi ataupun Maluku namun sayangnya tidak banyak lulusan SMK setempat yang bisa mengolahnya.
Rhenald menuturkan, seharusnya industri itu tersebar di seluruh Indonesia. Tidak seperti sekarang ini industri hanya ada di Pulau Jawa dan Sumatera bagian tertentu khususnya Medan lalu Bali dan Makassar.
Seharusnya kepala daerah berperan aktif membangun industri karena Indonesia adalah negara agraris yang kaya. Selanjutnya, sesuaikan dengan lulusan SMK bidang industri dan jasa dengan basis kewirausahaan sehingga link and match berjalan baik.
“Cibadak itu kaya dengan manggis tetapi ekstraknya ternyata barang impor. Hal ini terjadi karena tidak ada SMK yang bisa mengolah tanaman asli Indonesia,” terangnya.
Namun, Rhenald meminta industri jangan melupakan standar karena dalam persaingan di Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) standar adalah kunci sukses persaingan. Dia menjelaskan, dengan memakai standar seperti SNI maka reputasi industri di pasar akan terangkat lalu akan terlindungi secara hukum.
Perusahaan juga akan mendapat banyak manfaat dengan mengikuti SNI Award. Sebab, akan banyak diperoleh keuntungan di antaranya mendapatkan audit kinerja perusahaan secara gratis, promosi untuk peraih SNI Award serta dapat mencantumkan gambar piala dan tahun diraihnya SNI Award pada produk.
PILIHAN:
Jokowi Pantau Gerhana Matahari dari Istana Bogor
Kewenangan Jaksa Agung Soal Deponering Digugat ke MA dan MK
(kri)
