Lulusan SMK Banyak yang Menganggur? Kemendikbud Jawab dengan Data

JAKARTA - Masih banyak anggapan bahwa lulusan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan yang menjadi pengangguran karena tidak terserap dunia kerja. Kemendikbudristek pun menjawab anggapan tersebut.

Sesjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti mengatakan, pentingnya mencermati data untuk bisa memahami kondisi yang ada. Berdasarkan data BPS dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), memperlihatkan semakin banyak lulusan SMK yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan.

Baca juga: Ditutup Hari ini, Berikut PTN yang Buka Formasi CPNS 2024 Kemendikbudristek

Data tersebut menunjukkan kenaikan dari 32,1% pada tahun 2021 menjadi 38,4% pada tahun 2023. Kenaikan kebekerjaan setelah satu tahun kelulusan juga dialami oleh lulusan diploma dari kampus vokasi yang menunjukkan angka 50,2% pada tahun 2021, naik menjadi 58,6% pada tahun 2023..

“Dari kebekerjaan tersebut tampak bahwa ada hasil positif yang signifikan dari intervensi kita pada pendidikan vokasi. Ke depannya, Kemendikbudristek ingin tetap melakukan banyak hal untuk memastikan para lulusan SMK maupun Politeknik sesuai dengan kebutuhan industri dan juga mendorong mereka agar menjadi entrepreneur yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” katanya pada Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9), melalui siaran pers, Rabu (18/9/2024).

Baca juga: Asesmen Nasional Jenjang SMP 2024 Dimulai, Ini Jadwal Lengkapnya

Untuk memperkuat link and match, Kemendikbudristek terus memberikan dukungan dan keleluasan kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum agar terus relevan, termasuk bersama industri. “Pembukaan atau penutupan program studi atau program keahlian yang sudah jenuh dapat menyesuaikan kebutuhan di lapangan,” katanya.

Selain itu, penting juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah. “Khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan SMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, konsorsium, dan lembaga lainnya,” kata Suharti.

Baca juga: Kemendikbudristek-DPR RI Gelar Diskusi Bahas Anggaran Pendidikan 20 Persen

“Link and match dilakukan dari hulu ke hilir secara bersamaan. Bahkan, kami juga mengundang guru-guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada peserta didik,” imbuh Sesjen Kemendikbudristek.

Sebelumnya, Suharti mengatakan pembangunan pendidikan nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berada di koridor yang tepat. Melalui program Merdeka Belajar sudah banyak dampak positif yang terasa di dunia pendidikan Indonesia.

Misalnya dengan Kurikulum Merdeka untuk meningkatkan capaian literasi dan numerasi. Lalu pemerataan akses melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan program lainnya.