DPR Minta Kemendikbud Kaji dengan Mendalam Wacana Moratorium UN
Senin, 28 November 2016 - 08:05 WIB
DPR Minta Kemendikbud Kaji dengan Mendalam Wacana Moratorium UN
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menuntut pemaparan kajian mendalam dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang meminta Ujian Nasional (UN) dimoratorium. Kajian mengenai aspek hukum, apakah ada potensi pelanggaran konstitusi jika UN ditiadakan.
Dia melanjutkan, lalu kajian apa benar UN menimbulkan stress pada anak padahal sebagian pihak mengatakan UN bisa memacu semangat juang dalam belajar. “Apa Kemendikbud sudah mengkaji apa pengganti UN jika UN ditiadakan. Jangan mengambil keputusan jika belum ada kajian mendalam,” ujarnya ketika dihubungi SINDO, Minggu 27 November 2016.
Politikus Golongan Karya ini menuturkan, pada prinsipnya dia setuju UN dimoratorium. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas yang menyatakan pencapaian standar nasional dimulai dari pemenuhan sarana prasarana, biaya hingga guru baru kemudian dicek melalui kompetensi kelulusan dan bukan sebaliknya.
Ferdi menyarankan, UN bisa saja tetap diadakan tetapi standarnya dibagi per regional daerah. Standar soalnya bisa ditentukan oleh Kemendikbud, namun dengan ragam soal yang disamakan dengan kompetensi siswa di masing-masing daerah.
“Sebab UN masih penting untuk pemetaan. Tapi jangan dibuat untuk syarat kelulusan dan menjadi pertimbangan ke jenjang berikutnya,” tandasnya.
Dia melanjutkan, lalu kajian apa benar UN menimbulkan stress pada anak padahal sebagian pihak mengatakan UN bisa memacu semangat juang dalam belajar. “Apa Kemendikbud sudah mengkaji apa pengganti UN jika UN ditiadakan. Jangan mengambil keputusan jika belum ada kajian mendalam,” ujarnya ketika dihubungi SINDO, Minggu 27 November 2016.
Politikus Golongan Karya ini menuturkan, pada prinsipnya dia setuju UN dimoratorium. Hal ini sejalan dengan amanat UU Sisdiknas yang menyatakan pencapaian standar nasional dimulai dari pemenuhan sarana prasarana, biaya hingga guru baru kemudian dicek melalui kompetensi kelulusan dan bukan sebaliknya.
Ferdi menyarankan, UN bisa saja tetap diadakan tetapi standarnya dibagi per regional daerah. Standar soalnya bisa ditentukan oleh Kemendikbud, namun dengan ragam soal yang disamakan dengan kompetensi siswa di masing-masing daerah.
“Sebab UN masih penting untuk pemetaan. Tapi jangan dibuat untuk syarat kelulusan dan menjadi pertimbangan ke jenjang berikutnya,” tandasnya.
(kri)
