75% Sekolah Siap Ikut Ujian Berbasis Komputer
75% Sekolah Siap Ikut Ujian Berbasis Komputer
A
A
A
JAKARTA - Sekolah yang mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 mengalami peningkatan daripada tahun lalu. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), diketahui jumlah sekolah yang mengikuti UNBK mencapai 75%.
Adapun 25% sekolah sisanya masih menggelar ujian menggunakan kertas atau disebut ujian nasional kertas pensil (UNKP). Jumlah tersebut mengalami peningkatan karena pada 2017 lalu sekolah yang mengikuti UNBK hanya 50,9%.
”Kami berharap sekolah yang sudah siap ikut UN berbasis komputer tidak sekadar laporan, tapi benar-benar siap,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno di Jakarta kemarin.
Total ada 16 provinsi yang menyatakan 100% siap menyelenggarakan UNBK pada jenjang SMA, 17 provinsi untuk jenjang SMK, dan 6 provinsi pada jenjang SMP. Provinsi yang 100% mampu menggelar UNBK diantaranya DKI Jakarta, Aceh, dan DI Yogyakarta. Kemendikbud mengatakan tidak memaksa sekolah menjalankan UNBK, apalagi di daerah yang belum memiliki komputer dan belum terjangkau internet.
Tapi upaya menuju ke arah UNBK 100% tetap diupayakan. Totok mengimbau sekolah agar tidak membeli komputer hanya untuk kepentingan UNBK karena sifatnya sesaat. Komputer dibeli untuk tujuan pembelajaran berbasis komputer.
”Nanti peta pelaksanaan UNBK ini akan dilaksanakan menggunakan kebijakan zonasi. Dari sistem zonasi itu akan kelihatan mana sekolah yang siap UNBK dan mana yang belum,” katanya.
Mata pelajaran (mapel) yang diujikan pada UN juga tidak berubah, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan mapel tambahan khas jurusan. USBN bisa digelar setelah atau sebelum UN, tergantung kesiapan sekolah masing-masing. ”Materi soal 90% berupa pilihan ganda dan 10% esai dibuat oleh guru. Kepala dinas pendidikan menjadi pengawas keseluruhan,” ujarnya.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Moch Abduh menjelaskan, pada pekan ini Kemendikbud akan menyelesaikan simulasi kedua untuk UNBK jenjang SMA/ MA. Pada minggu sebelumnya simulasi tahap kedua telah dilaksanakan di jenjang SMK.
Selanjutnya akan dilakukan simulasi kedua untuk SMP/ MTS agar pelaksanaan UNBK di semua sekolah berjalan lancar. Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat Dafson Mamile menjelaskan, daerahnya termasuk kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar sehingga belum bisa 100% ujian berbasis komputer. Hal ini disebabkan fasilitas internet di Papua Barat masih jauh dari layak.
Sementara jika memaksakan memakai komputer juga tidak ada listriknya sehingga akan memakan biaya mahal untuk memakai genset.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Sambas, Kalimantan Barat, Rasidin menjelaskan bahwa daerahnya berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Fasilitas sekolah di kedua negara masih sangat timpang.
Menurut dia, terbatasnya sarana sekolah, listrik hingga jaringan sangat menyulitkan mewujudkan 100% UNBK. ”Sementara sekolah dasar Serawak paling pinggir (dekat Indonesia) bangunannya sudah empat lantai,” katanya.
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menambahkan, pihaknya telah merilis prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan USBN 2018. POS USBN dapat diunduh di laman http://bsnpindonesia. org/2018/02/07/P OS-USBN-2017-2018. POS USBN merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN. Di antara hal yang diatur dalam POS USBN adalah penyusunan kisi-kisi, indikator, penyusunan dan perakitan soal ujian, pelaksanaan serta pengolahan hasil ujian.
”Peran guru, KKG/MGMP, satuan pendidikan, dinas pendidikan, LPMP, Kantor Kemenag serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diuraikan dalam POS,” sebutnya.
Selain itu POS USBN memuat nama mata pelajaran, jumlah soal pilihan ganda dan esai serta alokasi waktu. Adapun jadwal pelaksanaan USBN ditetapkan oleh tiap satuan pendidikan yang pelaksanaannya sebelum atau sesudah ujian nasional. Khusus untuk USBN SD/MI dilaksanakan serentak pada 3-5 Mei 2018. Dia menjelaskan, perbedaan yang mendasar antara USBN 2017 dan 2018 adalah pada jumlah mata pelajaran yang diujikan. USBN 2017 hanya untuk mata pelajaran tertentu, sedangkan USBN 2018 mencakup seluruh mata pelajaran.
Khusus untuk SD/MI hanya tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Bentuk soal USBN meliputi soal pilihan ganda sebanyak 90% dan soal esai 10%. ”Pemeriksaan soal esai dilakukan oleh dua guru. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua guru penilai, dilakukan pemeriksaan oleh pihak ketiga,” jelasnya. Hasil USBN menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penetapan kriteria kelulusan dilakukan oleh tiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru.
Pengumuman kelulusan SD/MI dilaksanakan pada 4 Juni, untuk jenjang SMP/MTs pada 28 Mei, sedangkan jenjang SMA/MA dan SMK 3 Mei. Adapun pengumuman kelulusan Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha pada 14 Mei, Program Paket C/Ulya pada 7 Juni. (Neneng Zubaidah)
Adapun 25% sekolah sisanya masih menggelar ujian menggunakan kertas atau disebut ujian nasional kertas pensil (UNKP). Jumlah tersebut mengalami peningkatan karena pada 2017 lalu sekolah yang mengikuti UNBK hanya 50,9%.
”Kami berharap sekolah yang sudah siap ikut UN berbasis komputer tidak sekadar laporan, tapi benar-benar siap,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno di Jakarta kemarin.
Total ada 16 provinsi yang menyatakan 100% siap menyelenggarakan UNBK pada jenjang SMA, 17 provinsi untuk jenjang SMK, dan 6 provinsi pada jenjang SMP. Provinsi yang 100% mampu menggelar UNBK diantaranya DKI Jakarta, Aceh, dan DI Yogyakarta. Kemendikbud mengatakan tidak memaksa sekolah menjalankan UNBK, apalagi di daerah yang belum memiliki komputer dan belum terjangkau internet.
Tapi upaya menuju ke arah UNBK 100% tetap diupayakan. Totok mengimbau sekolah agar tidak membeli komputer hanya untuk kepentingan UNBK karena sifatnya sesaat. Komputer dibeli untuk tujuan pembelajaran berbasis komputer.
”Nanti peta pelaksanaan UNBK ini akan dilaksanakan menggunakan kebijakan zonasi. Dari sistem zonasi itu akan kelihatan mana sekolah yang siap UNBK dan mana yang belum,” katanya.
Mata pelajaran (mapel) yang diujikan pada UN juga tidak berubah, yakni Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan mapel tambahan khas jurusan. USBN bisa digelar setelah atau sebelum UN, tergantung kesiapan sekolah masing-masing. ”Materi soal 90% berupa pilihan ganda dan 10% esai dibuat oleh guru. Kepala dinas pendidikan menjadi pengawas keseluruhan,” ujarnya.
Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Kapuspendik) Kemendikbud Moch Abduh menjelaskan, pada pekan ini Kemendikbud akan menyelesaikan simulasi kedua untuk UNBK jenjang SMA/ MA. Pada minggu sebelumnya simulasi tahap kedua telah dilaksanakan di jenjang SMK.
Selanjutnya akan dilakukan simulasi kedua untuk SMP/ MTS agar pelaksanaan UNBK di semua sekolah berjalan lancar. Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Papua Barat Dafson Mamile menjelaskan, daerahnya termasuk kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar sehingga belum bisa 100% ujian berbasis komputer. Hal ini disebabkan fasilitas internet di Papua Barat masih jauh dari layak.
Sementara jika memaksakan memakai komputer juga tidak ada listriknya sehingga akan memakan biaya mahal untuk memakai genset.
Sementara itu Plt Kepala Dinas Pendidikan Sambas, Kalimantan Barat, Rasidin menjelaskan bahwa daerahnya berbatasan langsung dengan Malaysia bagian timur. Fasilitas sekolah di kedua negara masih sangat timpang.
Menurut dia, terbatasnya sarana sekolah, listrik hingga jaringan sangat menyulitkan mewujudkan 100% UNBK. ”Sementara sekolah dasar Serawak paling pinggir (dekat Indonesia) bangunannya sudah empat lantai,” katanya.
Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menambahkan, pihaknya telah merilis prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan USBN 2018. POS USBN dapat diunduh di laman http://bsnpindonesia. org/2018/02/07/P OS-USBN-2017-2018. POS USBN merupakan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan USBN. Di antara hal yang diatur dalam POS USBN adalah penyusunan kisi-kisi, indikator, penyusunan dan perakitan soal ujian, pelaksanaan serta pengolahan hasil ujian.
”Peran guru, KKG/MGMP, satuan pendidikan, dinas pendidikan, LPMP, Kantor Kemenag serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga diuraikan dalam POS,” sebutnya.
Selain itu POS USBN memuat nama mata pelajaran, jumlah soal pilihan ganda dan esai serta alokasi waktu. Adapun jadwal pelaksanaan USBN ditetapkan oleh tiap satuan pendidikan yang pelaksanaannya sebelum atau sesudah ujian nasional. Khusus untuk USBN SD/MI dilaksanakan serentak pada 3-5 Mei 2018. Dia menjelaskan, perbedaan yang mendasar antara USBN 2017 dan 2018 adalah pada jumlah mata pelajaran yang diujikan. USBN 2017 hanya untuk mata pelajaran tertentu, sedangkan USBN 2018 mencakup seluruh mata pelajaran.
Khusus untuk SD/MI hanya tiga mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA. Bentuk soal USBN meliputi soal pilihan ganda sebanyak 90% dan soal esai 10%. ”Pemeriksaan soal esai dilakukan oleh dua guru. Jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua guru penilai, dilakukan pemeriksaan oleh pihak ketiga,” jelasnya. Hasil USBN menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Penetapan kriteria kelulusan dilakukan oleh tiap satuan pendidikan melalui rapat dewan guru.
Pengumuman kelulusan SD/MI dilaksanakan pada 4 Juni, untuk jenjang SMP/MTs pada 28 Mei, sedangkan jenjang SMA/MA dan SMK 3 Mei. Adapun pengumuman kelulusan Program Paket A/Ula dan Paket B/Wustha pada 14 Mei, Program Paket C/Ulya pada 7 Juni. (Neneng Zubaidah)
(nfl)
Explore More