Beasiswa Doktor Tak Jelas, Puluhan Dosen PTN-PTS Datangi Istana
Jum'at, 14 Desember 2018 - 19:51 WIB
Beasiswa Doktor Tak Jelas, Puluhan Dosen PTN-PTS Datangi Istana
A
A
A
JAKARTA - Puluhan dosen dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Doktor Se-Indonesia (AMDI) mendatangi istana negara untuk mempertanyakan ketidakjelasan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) untuk studi doktor tahun 2018.
Program BPPDN merupakan beasiswa yang disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah pembinaan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Salah satu perwakilan dari Universitas Persada Indonesia (UPI) Maksimus mengatakan, negara tidak konsisten dalam memberikan pendidikan yang layak kepada sesama anak negeri. Buktinya, puluhan dosen di PTN dan PTS yang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri, tapi mengalami kesulitan mengikuti seleksi beasiswa program doktor (Dosen).
"Nyatanya progam beasiswa tersebut tidak dibuka, lalu apakah kami harus membiayai sendiri studi kami dengan duit sendiri yang setiap bulan hanya di gaji Rp2.500.000-3000.000 ini pasti tidak mungkin," kata Maksimus dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (14/12/2018).
Koordinator AMDI, Muharam Yamlean menegaskan, pemerintah diminta transparan dan terbuka dengan program BPPDN tersebut. Ribuan dosen dari seluruh PTN dan PTS sangat mengharapkan bisa terjaring dalam program tersebut.
“Indonesia sebagai negara yang besar namun kita masih ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand yang dalam hal terkait peningkatan sumber saya manusia (tenaga pendidik)," terangnya.
Muharam mengatakan, dengan tidak adanya program BPPDN ini, dosen yang menempuh studi pada 2018 sangat dirugikan dan di diskriminasi karena tidak ada sumber beasiswa BPPDN yang tersedia.
Artinya, lanjut dia, negara tidak adil dalam membuat program beasiswa karena masih adanya diskriminasi beasiswa antar angkatan kuliah. "Persayaran BUDI-DN yang menyulitkan mahasiswa bahkan waktu tidak begitu efektif untuk mengurus semua kelengkapan administrasi beasiswa bagi kami,” jelasnya.
Perwakilan mahasiswa Doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Zaky juga mengungkapkan, pemerintah diskriminatif karena adanya pengkhususan BPPDN kepada dosen-dosen PTNB yang jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan dosen-dosen di PTN maupun PTS yang sudah ada.
Puluhan mahasiswa doktor dari sejumlah universitas ini tidak hanya menyampaikan aspirasi di Istana negara, tapi juga mendatangi kantor Kementerian Keuangan yang juga membidangi urusan beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Mereka menuntut agar ada kejelasan menyangkut beasiswa yang saat ini di kelolah oleh LPDP. Sayangnya, puluhan dosen dari PTN dan PTS ini tidak bisa menemui langsung pejabat terkait. Mereka hanya ditemui staf bagian administrasi menteri.
Program BPPDN merupakan beasiswa yang disediakan bagi dosen tetap yang bertugas pada perguruan tinggi di bawah pembinaan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Salah satu perwakilan dari Universitas Persada Indonesia (UPI) Maksimus mengatakan, negara tidak konsisten dalam memberikan pendidikan yang layak kepada sesama anak negeri. Buktinya, puluhan dosen di PTN dan PTS yang dituntut untuk terus meningkatkan kualitas diri, tapi mengalami kesulitan mengikuti seleksi beasiswa program doktor (Dosen).
"Nyatanya progam beasiswa tersebut tidak dibuka, lalu apakah kami harus membiayai sendiri studi kami dengan duit sendiri yang setiap bulan hanya di gaji Rp2.500.000-3000.000 ini pasti tidak mungkin," kata Maksimus dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (14/12/2018).
Koordinator AMDI, Muharam Yamlean menegaskan, pemerintah diminta transparan dan terbuka dengan program BPPDN tersebut. Ribuan dosen dari seluruh PTN dan PTS sangat mengharapkan bisa terjaring dalam program tersebut.
“Indonesia sebagai negara yang besar namun kita masih ketinggalan jauh dengan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand yang dalam hal terkait peningkatan sumber saya manusia (tenaga pendidik)," terangnya.
Muharam mengatakan, dengan tidak adanya program BPPDN ini, dosen yang menempuh studi pada 2018 sangat dirugikan dan di diskriminasi karena tidak ada sumber beasiswa BPPDN yang tersedia.
Artinya, lanjut dia, negara tidak adil dalam membuat program beasiswa karena masih adanya diskriminasi beasiswa antar angkatan kuliah. "Persayaran BUDI-DN yang menyulitkan mahasiswa bahkan waktu tidak begitu efektif untuk mengurus semua kelengkapan administrasi beasiswa bagi kami,” jelasnya.
Perwakilan mahasiswa Doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Zaky juga mengungkapkan, pemerintah diskriminatif karena adanya pengkhususan BPPDN kepada dosen-dosen PTNB yang jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan dosen-dosen di PTN maupun PTS yang sudah ada.
Puluhan mahasiswa doktor dari sejumlah universitas ini tidak hanya menyampaikan aspirasi di Istana negara, tapi juga mendatangi kantor Kementerian Keuangan yang juga membidangi urusan beasiswa baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Mereka menuntut agar ada kejelasan menyangkut beasiswa yang saat ini di kelolah oleh LPDP. Sayangnya, puluhan dosen dari PTN dan PTS ini tidak bisa menemui langsung pejabat terkait. Mereka hanya ditemui staf bagian administrasi menteri.
(pur)
