DPR Desak Investigasi Sekolah Ambruk yang Tewaskan Siswa dan Guru
Rabu, 06 November 2019 - 12:44 WIB
DPR Desak Investigasi Sekolah Ambruk yang Tewaskan Siswa dan Guru
A
A
A
JAKARTA - Peristiwa sekolah dasar (SD) di Pasuruan, Jawa Timur yang ambruk dan menewaskan seorang siswa, seorang guru dan melukai 11 orang lainnya, Selasa 5 November kemarin merupakan kabar duka bagi dunia pendidikan.
Menanggapi peristiwa nahas itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin karena anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan sangat besar. Dia meminta agar insiden tersebut segera diinvestigasi.
“Harus kita selidiki, dimana akar masalahnya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, ataukah dari dinas pendidikan yang belum menindaklanjuti laporan?” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Baca juga: Empat Ruang Kelas SD Negeri Gentong Ambruk, SAtu Murid dan Satu Guru Tewas )
Hetifah menuturkan, SD merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat seperti dalam bentuk dana alokasi khusus.
“Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid,” kata politikus Golkar itu.
Karena itu, Hetifah kembali meminta segera dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut.
“Perlu diselidiki apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal? Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, pakar pendidikan Yanti Sriyulianti menyatakan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
“Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun. Gedung ini masih berusia dua tahun, seharusnya jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan,” ujar penggagas Gerakan Sekolah Aman itu.
Menurut Yanti, musibah tersebut haru jadi momentum bagi pemerintah dan stakeholder pendidikan lainnya untuk benar-benar menanggapi serius pembangunan sekolah aman bencana. Apalagi, kebanyakan sekolah di Indonesia berada di wilayah rawan bencana, kecuali di Kalimantan.
“Bukan hanya pembangunan fasilitas fisik yang harus diperhatikan, namun juga manajemen penanggulangan bencana dan pendidikan pengurangan risiko bencana," tuturnya.
Menanggapi peristiwa nahas itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin karena anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan sangat besar. Dia meminta agar insiden tersebut segera diinvestigasi.
“Harus kita selidiki, dimana akar masalahnya? Apakah pihak sekolah yang tidak melaporkan kondisi bangunan sekolah yang sudah tidak layak, ataukah dari dinas pendidikan yang belum menindaklanjuti laporan?” kata Hetifah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Baca juga: Empat Ruang Kelas SD Negeri Gentong Ambruk, SAtu Murid dan Satu Guru Tewas )
Hetifah menuturkan, SD merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota. Namun, banyak juga program bantuan dari pemerintah pusat seperti dalam bentuk dana alokasi khusus.
“Semua stakeholder pendidikan harus proaktif dalam mengajukan dan melaksanakan perbaikan sekolah-sekolah yang kurang layak. Baik dari pihak pemerintah kota, pihak sekolah, maupun orangtua murid,” kata politikus Golkar itu.
Karena itu, Hetifah kembali meminta segera dilakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab ambruknya bangunan sekolah tersebut.
“Perlu diselidiki apakah memang ada terjadi gagal konstruksi sejak awal? Pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab,” katanya.
Sementara itu, pakar pendidikan Yanti Sriyulianti menyatakan, kuatnya struktur bangunan menjadi hal yang penting bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
“Menurut standar sarana prasarana Permendikbud, kekuatan bangunan adalah 20 tahun. Gedung ini masih berusia dua tahun, seharusnya jika dibangun dengan baik, gedung ini masih memenuhi standar kelayakan,” ujar penggagas Gerakan Sekolah Aman itu.
Menurut Yanti, musibah tersebut haru jadi momentum bagi pemerintah dan stakeholder pendidikan lainnya untuk benar-benar menanggapi serius pembangunan sekolah aman bencana. Apalagi, kebanyakan sekolah di Indonesia berada di wilayah rawan bencana, kecuali di Kalimantan.
“Bukan hanya pembangunan fasilitas fisik yang harus diperhatikan, namun juga manajemen penanggulangan bencana dan pendidikan pengurangan risiko bencana," tuturnya.
(dam)
