Cuti untuk Tenaga Pendidik, Anggota DPR: Itu Hak Guru dan Dosen
Sabtu, 25 Juli 2020 - 10:02 WIB
loading...
Terbitnya, PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberikan angin segar kepada tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memberikan hak cuti tahunan kepada guru dan dosen. Perlu pengaturan waktu agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu. Terbitnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), memberikan angin segar kepada tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
(Baca juga: Cuti Tahunan Dosen-Guru, BKN: Jadi Tak Terkendala Kalau Ada Keperluan)
Sekarang, Mereka mendapatkan jatah cuti tahunan. Selama ini tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, tidak memiliki cuti. Itulah yang membedakan guru dan dosen dengan aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Waktu libur mereka mengikuti libur sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk libur jika ada keperluan di tengah semester, seperti umrah dan sebagainya.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Hugo Pareira menyambut baik aturan cuti untuk para tenaga pendidik ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, hak cuti tahunan ini harus disamakan dengan ASN lainnya.
"Itu adalah hak para guru dan dosen. Tinggal diatur kapan waktu cuti diambil agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan perkuliahan," kata Andreas kepada SINDOnews, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Ini Rekomendasi Serikat Guru untuk Solusi Persoalan PJJ)
Andreas menerangkan, seharusnya cuti bisa diambil di masa libur sekolah sehingga kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak terganggu. Libur sekolah dan kuliah memang memiliki waktu yang panjang bisa sampai satu bulan.
(Baca juga: Cuti Tahunan Dosen-Guru, BKN: Jadi Tak Terkendala Kalau Ada Keperluan)
Sekarang, Mereka mendapatkan jatah cuti tahunan. Selama ini tenaga pendidik, seperti guru dan dosen, tidak memiliki cuti. Itulah yang membedakan guru dan dosen dengan aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Waktu libur mereka mengikuti libur sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk libur jika ada keperluan di tengah semester, seperti umrah dan sebagainya.
Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Andreas Hugo Pareira menyambut baik aturan cuti untuk para tenaga pendidik ini. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menerangkan, hak cuti tahunan ini harus disamakan dengan ASN lainnya.
"Itu adalah hak para guru dan dosen. Tinggal diatur kapan waktu cuti diambil agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan perkuliahan," kata Andreas kepada SINDOnews, Jumat (24/7/2020).
(Baca juga: Ini Rekomendasi Serikat Guru untuk Solusi Persoalan PJJ)
Andreas menerangkan, seharusnya cuti bisa diambil di masa libur sekolah sehingga kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tidak terganggu. Libur sekolah dan kuliah memang memiliki waktu yang panjang bisa sampai satu bulan.
Lihat Juga :
