Soal Perubahan Format UN, Ketua DPR Ingatkan Jangan Terburu-buru
Kamis, 12 Desember 2019 - 15:47 WIB
Soal Perubahan Format UN, Ketua DPR Ingatkan Jangan Terburu-buru
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani berharap bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bisa memberikan penjelasan secara menyeluruh soal perubahan format Ujian Nasional (UN). Dia juga mengingatkan bahwa kebijakan itu jangan dilakukan secara terburu-buru.
“Yang saya harapkan Pak Nadiem bisa menjelaskan apa yang menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini karena kan kita memahaminya sepotong-sepotong dari media, kalau enggak salah hari ini ada rapat sama Komisi X, silakan Komisi X minta penjelasan, dan Mendikbud menjelaskan ke publik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Puan menuturkan, hal yang harus ditanyakan DPR ke Mendikbud adalah apa kriterianya kelulusan anak itu di tingkatan SD, SMP dan juga SMA. Kemudian bagaimana kriteria masuk perguruan tinggi tanpa adanya UN
“Tidak ada UN mau masuk perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa?” katanya.
Menurut Ketua DPP PDIP ini, kebijakan ini masih punya jeda waktu sampai 2021 sehingga masih ada waktu untuk mengkaji dan menelaah terkait pemikiran Mendikbud ini.
“Jangan terburu-buru kita lihat, jangan merugikan anak murid, siswa orang tua, yang pasti kualitas gurunya harus ditingkatkan,” pinta Puan.
“Yang saya harapkan Pak Nadiem bisa menjelaskan apa yang menjadi pemikiran beliau terkait dengan UN ini karena kan kita memahaminya sepotong-sepotong dari media, kalau enggak salah hari ini ada rapat sama Komisi X, silakan Komisi X minta penjelasan, dan Mendikbud menjelaskan ke publik,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Puan menuturkan, hal yang harus ditanyakan DPR ke Mendikbud adalah apa kriterianya kelulusan anak itu di tingkatan SD, SMP dan juga SMA. Kemudian bagaimana kriteria masuk perguruan tinggi tanpa adanya UN
“Tidak ada UN mau masuk perguruan tinggi itu kita akan menggunakan apa?” katanya.
Menurut Ketua DPP PDIP ini, kebijakan ini masih punya jeda waktu sampai 2021 sehingga masih ada waktu untuk mengkaji dan menelaah terkait pemikiran Mendikbud ini.
“Jangan terburu-buru kita lihat, jangan merugikan anak murid, siswa orang tua, yang pasti kualitas gurunya harus ditingkatkan,” pinta Puan.
(kri)
