Kemendikbud Bantah Temuan ICW Soal Buku Kurikulum 2013
Rabu, 03 September 2014 - 14:24 WIB
Kemendikbud Bantah Temuan ICW Soal Buku Kurikulum 2013
A
A
A
JAKARTA - Kemendikbud menepis pernyataan terkait buku pelajaran siswa Kurikulum 2013 yang belum tersedia di sekolah-sekolah.
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan, sampai pada tanggal 25 Agustus 2014, pencetakan dan pendistribusian buku pelajaran telah mencapai 75 persen.
"Itu menurut data yang kami peroleh dari Unit Implementasi Kurikulum (UIK), yakni unit kerja di bawah menteri yang mengurusi implementasi kurikulum," ujar Ibnu kepada Sindonews di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (3/9/2014)
Ibnu menjelaskan, sebagai backup sebelum datangnya buku ke sekolah, Kemendikbud melakukan dua hal, yakni melakukan pendistribusian CD yang berisi softcopy buku-buku ke sekolah melalui kepala dinas.
Sebelumnya, ICW menemukan hal yang mengarah pada tanda-tanda kegagalan penerapan Kurikulum 2013. Di antaranya buku pelajaran siswa yang belum tersedia seluruhnya di jenjang pendidikan SD dan SMP.
Orang tua dan murid juga harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bahan Kurikulum 2013. Dikarenakan pihak sekolah tidak bersedia membayar biaya tersebut dengan alasan dana BOS terbatas dan hanya untuk membayar buku yang telah dipesan oleh sekolah.
"Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung biaya yang terlanjur dugunakan oleh orang tua murid untuk pengadaan materi pelajaran kurikulum 2013 tersebut?" ujar Peneliti ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik Siti Juliantari di Kantor ICW, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
Menyikapi hal itu, ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali ke Kurikulum 2006 atau KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan).
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemendikbud Ibnu Hamad menegaskan, sampai pada tanggal 25 Agustus 2014, pencetakan dan pendistribusian buku pelajaran telah mencapai 75 persen.
"Itu menurut data yang kami peroleh dari Unit Implementasi Kurikulum (UIK), yakni unit kerja di bawah menteri yang mengurusi implementasi kurikulum," ujar Ibnu kepada Sindonews di Gedung Kemdikbud, Jakarta, Rabu (3/9/2014)
Ibnu menjelaskan, sebagai backup sebelum datangnya buku ke sekolah, Kemendikbud melakukan dua hal, yakni melakukan pendistribusian CD yang berisi softcopy buku-buku ke sekolah melalui kepala dinas.
Sebelumnya, ICW menemukan hal yang mengarah pada tanda-tanda kegagalan penerapan Kurikulum 2013. Di antaranya buku pelajaran siswa yang belum tersedia seluruhnya di jenjang pendidikan SD dan SMP.
Orang tua dan murid juga harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan bahan Kurikulum 2013. Dikarenakan pihak sekolah tidak bersedia membayar biaya tersebut dengan alasan dana BOS terbatas dan hanya untuk membayar buku yang telah dipesan oleh sekolah.
"Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung biaya yang terlanjur dugunakan oleh orang tua murid untuk pengadaan materi pelajaran kurikulum 2013 tersebut?" ujar Peneliti ICW Divisi Monitoring Pelayanan Publik Siti Juliantari di Kantor ICW, Jakarta, Kamis 28 Agustus 2014.
Menyikapi hal itu, ICW merekomendasikan untuk menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali ke Kurikulum 2006 atau KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan).
(kri)
