Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023: Transformasi Regulasi yang Memerdekakan Kampus

Sebelumnya, sistem akreditasi pendidikan tinggi di Indonesia memiliki beberapa kendala, termasuk kompleksitas administrasi dan beban finansial yang tinggi bagi PT dan program studi. Beberapa perubahan dalam Merdeka Belajar Episode Ke-26 berpotensi mengatasi masalah-masalah tersebut.

Pertama, penyederhanaan status akreditasi. Sebelum transformasi, sistem akreditasi memiliki berbagai tingkat status, mulai dari "tidak terakreditasi" hingga "unggul." Ini membuat sistem menjadi kompleks dan sulit dimengerti oleh banyak pihak. Dengan menyederhanakan status akreditasi, proses evaluasi menjadi lebih transparan dan dapat diakses dengan lebih mudah oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu PT dan program studi untuk lebih jelas dalam memahami di mana posisi mereka berdiri dan apa yang perlu ditingkatkan.

Kedua, pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib. Salah satu perubahan positif adalah bahwa pemerintah akan menanggung biaya akreditasi wajib yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ini akan mengurangi beban finansial yang sebelumnya dikenakan pada PT. Dengan demikian, PT dapat lebih fokus pada pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga, proses akreditasi yang difokuskan pada program studi. Transformasi ini juga mengarah pada proses akreditasi yang lebih terfokus pada program-program studi. Akreditasi dilakukan pada tingkat pengelola program studi, dan ini mengurangi permintaan data yang berulang pada tingkat fakultas atau PT. Hal ini akan membantu mengoptimalkan efisiensi dalam proses akreditasi.

Keempat, perguruan tinggi lebih adaptif. Dengan mengurangi beban administrasi dan finansial yang terkait dengan akreditasi, PT memiliki lebih banyak ruang untuk menjadi adaptif dan responsif terhadap perubahan. Mereka dapat lebih fokus pada upaya peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini dapat membantu PT menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan berkontribusi lebih besar kepada kemajuan bangsa.

Dengan demikian, transformasi dalam sistem akreditasi pendidikan tinggi diharapkan akan membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi pendidikan tinggi di Indonesia, sambil mengurangi beban administrasi dan finansial yang sebelumnya menjadi hambatan bagi perkembangan PT.

Pentingnya Otonomi Perguruan Tinggi

Selain penyederhanaan standar, perlu dicatat bahwa transformasi ini juga mengakui pentingnya memberikan otonomi lebih besar kepada perguruan tinggi. Pemberian otonomi yang lebih kepada PT sudah terlihat dilakukan Mas Menteri Nadiem sejak Merdeka Belajar Episode Ke-2: Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari episode ke-2 Merdeka Belajar tersebut, sampai saat ini ada 10 episode Merdeka Belajar yang fokus pada transformasi pendidikan tinggi dan untuk memberikan otonomi lebih bagi kampus.

Hal tersebut perlu diapresiasi dan didukung karena konsep otonomi perguruan tinggi memungkinkan institusi-institusi pendidikan untuk mengambil keputusan strategis yang lebih independen dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi mereka.

Efek Positif Transformasi