Alumni Doktor UPH Ida Sumarsih, Ungkap Fakta Nominee Agreement Sebabkan Investor Asing Kuasai Industri Minerba
Senin, 09 Oktober 2023 - 21:26 WIB
"Jadi, Ibu Ida pintu masuk dalam buku ini yaitu tentang negara kesejahteraan (welfare state). Welfare state menjadi bahasan awal dalam pembahasan usaha pertambangan minerba," ujarnya.
Dalam buku ini, penulis menyampaikan perihal eksistensi sumber daya alam dalam mensejahterakan masyarakat. Kemudian, disampaikan juga mengenai politik sumber daya alam, yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 33. Penulis menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tentang pemaknaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Menurutnya, dalam buku ini penulis menyampaikan ada dilema dalam praktik nominee agreement. Di mana dalam kenyataan ada ketidakcukupan dalam kemampuan dan kesiapan dalam penambangan. Tetapi di sisi lain Indonesia kaya dengan bahan tambang, yang utamanya dalam buku ini adalah nikel. Jadi ada sesuatu yang dilematis.
Nah, dari situasi inilah munculah nominee agreement. Jadi kalau membaca buku ini, nominee agreement ini adalah jembatan sementara antara ketidakmampuan tadi. Pemikiran Dr. Ida dalam buku ini terefleksikan dalam cara berpikir hukum progresif.
Hukum progresif lahir karena semangat untuk mewujudkan keadilan yang substantif, dan bukan hanya keadilan yang lahir dari Undang-Undang.
"Buku ini mengajak kita berpikir out of the box, yang pada intinya menciptakan kesejahteraan secara substantif. Yang intinya keadilan bagi rakyat, pengusaha, dan negara," katanya.
Pembahasan mengenai buku Nominee Agreement oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum, dan Deputi Kerjasama Kementerian Investasi/BKPM Dr. Riyatno, S.H., LL.M. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
Selanjutnya reviewer kedua Dr. Riyatno menjelaskan, buku ini memberikan rekomendasi untuk mengkaji dan menimbang kembali terkait larangan di bidang usaha mineral dan pertambangan, serta pengawasan nominee agreement.
Dalam buku ini, penulis menyampaikan perihal eksistensi sumber daya alam dalam mensejahterakan masyarakat. Kemudian, disampaikan juga mengenai politik sumber daya alam, yang berdasarkan UUD 1945 Pasal 33. Penulis menyampaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan tentang pemaknaan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Menurutnya, dalam buku ini penulis menyampaikan ada dilema dalam praktik nominee agreement. Di mana dalam kenyataan ada ketidakcukupan dalam kemampuan dan kesiapan dalam penambangan. Tetapi di sisi lain Indonesia kaya dengan bahan tambang, yang utamanya dalam buku ini adalah nikel. Jadi ada sesuatu yang dilematis.
Nah, dari situasi inilah munculah nominee agreement. Jadi kalau membaca buku ini, nominee agreement ini adalah jembatan sementara antara ketidakmampuan tadi. Pemikiran Dr. Ida dalam buku ini terefleksikan dalam cara berpikir hukum progresif.
Hukum progresif lahir karena semangat untuk mewujudkan keadilan yang substantif, dan bukan hanya keadilan yang lahir dari Undang-Undang.
"Buku ini mengajak kita berpikir out of the box, yang pada intinya menciptakan kesejahteraan secara substantif. Yang intinya keadilan bagi rakyat, pengusaha, dan negara," katanya.
Pembahasan mengenai buku Nominee Agreement oleh Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro Prof. Dr. FX Adji Samekto, S.H., M.Hum, dan Deputi Kerjasama Kementerian Investasi/BKPM Dr. Riyatno, S.H., LL.M. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)
Selanjutnya reviewer kedua Dr. Riyatno menjelaskan, buku ini memberikan rekomendasi untuk mengkaji dan menimbang kembali terkait larangan di bidang usaha mineral dan pertambangan, serta pengawasan nominee agreement.
Lihat Juga :