Prof Ali Masykur Musa: Politik Pendidikan Islam Jangan Kaji Ulang Pancasila
Sabtu, 18 November 2023 - 18:02 WIB
Baca juga: FEB Unisma Dorong Peningkatan Kualitas Penelitian Mahasiswa
Apalagi, kata Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu, politik pendidikan Islam di Indonesia harus mengangkat multikultural, karena kultur itu bukan pilihan. "Kita nggak bisa menolak menjadi Jawa, Sunda, Manado, Gorontalo, karena menjadi Indonesia itu memang menjadi ada dalam keberagaman," katanya.
Menurut Cak Ali, sejumlah tokoh bangsa seperti Gus Dur (mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid) menyatakan semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya membuatnya semakin toleransi, bukan sombong.
"Jadi, politik pendidikan harus berdimensi kultural, berdamai dengan beragam agama yang ada, berdamai dengan masyarakat yang majemuk, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan perbedaan. Nabi juga membangun Madinah dengan damai, dengan Piagam Madinah sebanyak 47 pasal, bahkan sekretaris pertama Nabi adalah Yahudi untuk memudahkan komunikasi," katanya.
Apalagi, kata Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) itu, politik pendidikan Islam di Indonesia harus mengangkat multikultural, karena kultur itu bukan pilihan. "Kita nggak bisa menolak menjadi Jawa, Sunda, Manado, Gorontalo, karena menjadi Indonesia itu memang menjadi ada dalam keberagaman," katanya.
Menurut Cak Ali, sejumlah tokoh bangsa seperti Gus Dur (mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid) menyatakan semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya membuatnya semakin toleransi, bukan sombong.
"Jadi, politik pendidikan harus berdimensi kultural, berdamai dengan beragam agama yang ada, berdamai dengan masyarakat yang majemuk, berdamai dengan lingkungan, berdamai dengan perbedaan. Nabi juga membangun Madinah dengan damai, dengan Piagam Madinah sebanyak 47 pasal, bahkan sekretaris pertama Nabi adalah Yahudi untuk memudahkan komunikasi," katanya.
Lihat Juga :