Ketua Komisi X DPR: Pendidik Harus Dipandang sebagai Investasi Bukan Beban Negara
Sabtu, 25 November 2023 - 17:50 WIB
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (kiri), mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023). Foto/Ist
PURWAKARTA - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 masih diwarnai dengan cerita sedih tentang belum sejahteranya kehidupan para pendidik di tanah air. Kondisi ini terjadi karena cara pandang yang menempatkan guru sebagai beban daripada investasi negara.
“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta, Sabtu (25/11/2023).
Huda mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi. Pertama hampir 12 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kedua upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun berjalan lamban. “Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air,” katanya.
Baca juga: Peningkatan Kompetensi Guru Juga Harus Sentuh Guru Honorer
“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta, Sabtu (25/11/2023).
Huda mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi. Pertama hampir 12 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kedua upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun berjalan lamban. “Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air,” katanya.
Baca juga: Peningkatan Kompetensi Guru Juga Harus Sentuh Guru Honorer
Lihat Juga :