Ketua Komisi X DPR: Pendidik Harus Dipandang sebagai Investasi Bukan Beban Negara

Kesalahan cara pandang pemerintah tersebut, kata Huda, berimbas berlarutnya upaya meningkatkan kualitas pendidik di tanah air. Situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.

“Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan kita dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika guru sebagai pilar utama pendidikan masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” katanya.

Politisi PKB ini mengungkapkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN setiap tahun, harusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Hanya saja dalam praktiknya anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.

“20% APBN itu cukup besar. Tahun ini saja anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp612,2 triliun lalu tahun depan meningkat menjadi Rp660,8 triliun. Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan,” katanya.