Bantuan Kuota Internet Mahasiswa Harus Tepat
Sabtu, 08 Agustus 2020 - 08:29 WIB
Kepedulian Kemendikbud juga dikhususkan kepada mahasiswa yang berdomisili di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal). Pada daerah ini mahasiswa sulit mendapat sinyal internet . Akan disediakan local area network (LAN) atau jaringan area lokal dan juga komputer tablet. (Baca juga: Rusia Diduga Kerahkan Sistem Rudal S-400 ke Libya)
Pancaran dari LAN tersebut akan mencapai radius 100 meter. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud menunjukkan ada sekitar 6% perguruan tinggi yang ada di daerah 3T atau sekitar 284 perguruan tinggi.
“Jadi kami pasang server, kami pasang pemancar dan nanti mahasiswa di sana bisa mengunduh dari pancaran beberapa ratus meter. Jadi tidak usah pakai kuota," katanya.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sebelum bantuan kuota internet diberikan kepada mahasiswa, seharusnya Kemendikbud mematangkan dulu PJJ. Pasalnya, kata dia, masih ada perguruan tinggi yang belum memahami betul sistem PJJ itu. Hal yang perlu dilakukan sekarang justru adalah menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan dosen, karena hanya dengan begitu anggaran akan efektif dan efisien.
“Harusnya ajaklah ngomong rektor dulu, juga mahasiswa, tanya apa yang seharusnya bisa dibantu. Bukan terus tiba-tiba kasih pulsa,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Kuliah Daring Dikeluhkan, Dirjen Dikti: Kesehatan Nomor 1, Tak Bisa Dibeli)
Dia mengaku belum tahu secara detail soal bantuan kuota internet bagi 25% mahasiswa. Namun, dia memperkirakan itu bisa memicu polemik juga nanti. “Kan nanti akan ada yang bertanya, mengapa mahasiswa itu dibantu sedangkan saya tidak. Ini akan lebih ribet lagi,” katanya.
Indra menilai Kemendikbud seperti tidak punya konsep matang mengenai kebijakan pendidikan di era pandemi ini. Dia mencontohkan program Kampus Merdeka yang membolehkan mahasiswa tidak kuliah di kampus selama tiga semester. Dia mempertanyakan mengapa hal itu justru tidak dijalankan.
Padahal, jika kebijakan itu berjalan akan bisa membantu mahasiswa mengatasi masalah yang dihadapi. Sudah tahu mahasiswa mengalami kendala dengan kuliah daring, dia menilai lebih baik mendorong mahasiswa menjadi relawan selama tiga semester. Mahasiswa bisa menjadi relawan kesehatan, atau relawan di daerah untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. (Lihat videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
“Kampus merdeka tiga semester enggak perlu kuliah itu kan program Kemendikbud sendiri. Mengapa itu tidak dijadikan alat? Padahal itu bisa menyelesaikan sebagian besar problem. Tinggal didorong saja kan, mahasiswa yang enggak punya duit bisa jadi relawan (penanganan) Covid-19,” paparnya. (Neneng Zubaidah/Bakti)
Pancaran dari LAN tersebut akan mencapai radius 100 meter. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud menunjukkan ada sekitar 6% perguruan tinggi yang ada di daerah 3T atau sekitar 284 perguruan tinggi.
“Jadi kami pasang server, kami pasang pemancar dan nanti mahasiswa di sana bisa mengunduh dari pancaran beberapa ratus meter. Jadi tidak usah pakai kuota," katanya.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan, sebelum bantuan kuota internet diberikan kepada mahasiswa, seharusnya Kemendikbud mematangkan dulu PJJ. Pasalnya, kata dia, masih ada perguruan tinggi yang belum memahami betul sistem PJJ itu. Hal yang perlu dilakukan sekarang justru adalah menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan dosen, karena hanya dengan begitu anggaran akan efektif dan efisien.
“Harusnya ajaklah ngomong rektor dulu, juga mahasiswa, tanya apa yang seharusnya bisa dibantu. Bukan terus tiba-tiba kasih pulsa,” ujarnya saat dihubungi kemarin. (Baca juga: Kuliah Daring Dikeluhkan, Dirjen Dikti: Kesehatan Nomor 1, Tak Bisa Dibeli)
Dia mengaku belum tahu secara detail soal bantuan kuota internet bagi 25% mahasiswa. Namun, dia memperkirakan itu bisa memicu polemik juga nanti. “Kan nanti akan ada yang bertanya, mengapa mahasiswa itu dibantu sedangkan saya tidak. Ini akan lebih ribet lagi,” katanya.
Indra menilai Kemendikbud seperti tidak punya konsep matang mengenai kebijakan pendidikan di era pandemi ini. Dia mencontohkan program Kampus Merdeka yang membolehkan mahasiswa tidak kuliah di kampus selama tiga semester. Dia mempertanyakan mengapa hal itu justru tidak dijalankan.
Padahal, jika kebijakan itu berjalan akan bisa membantu mahasiswa mengatasi masalah yang dihadapi. Sudah tahu mahasiswa mengalami kendala dengan kuliah daring, dia menilai lebih baik mendorong mahasiswa menjadi relawan selama tiga semester. Mahasiswa bisa menjadi relawan kesehatan, atau relawan di daerah untuk membantu masyarakat yang sedang kesulitan ekonomi. (Lihat videonya: Melanggar Protokol Kesehatan, 31 Perkantoran Ditutup Sementara)
“Kampus merdeka tiga semester enggak perlu kuliah itu kan program Kemendikbud sendiri. Mengapa itu tidak dijadikan alat? Padahal itu bisa menyelesaikan sebagian besar problem. Tinggal didorong saja kan, mahasiswa yang enggak punya duit bisa jadi relawan (penanganan) Covid-19,” paparnya. (Neneng Zubaidah/Bakti)
(ysw)
tulis komentar anda