Dinilai Minim Koordinasi, Program 1 Juta Guru PPPK Diprediksi Tak Akan Tuntas

“Nah di masalah formasi penempatan ini agak aneh. Harusnya karena sudah lulus di level seleksi, DAU untuk mereka sudah dialokasikan. Artinya tidak ada masalah bagi Pemda untuk menempatkan para guru PPPK di sekolah yang membutuhkan. Pemerintah harus lebih tegas kepada jika Pemda menggunakan DAU Gaji PPPK yang sudah di-earmarking untuk keperluan lain,” katanya.

Politisi PKB ini menilai perlu ada langkah terobosan dalam menuntaskan masalah pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. Menurutnya Kemendikbudristek bisa mengambil inisiatif lebih karena program ini melibatkan lintas kementerian/lembaga (K/L).

“Kami berharap program pengangkatan satu juta guru honorer ini menjadi legacy dari Mas Menteri Nadiem Makarim. Oleh karena itu sudah selayaknya beliau lebih aktif untuk mengambil langkah terobosan agar semua persoalan rekruitmen maupun penempatan guru PPPK bisa terselesaikan tahun ini,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengakui, seleksi guru ASN PPPK yang dilaksanakan sejak 2021 menjadi salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang capaiannya terus ditingkatkan saat ini.

"Target rekrutmen guru ASN PPPK dari tahun 2020 adalah 1 juta guru, dan diharapkan hingga 2024, 1 juta guru honorer itu dapat terangkat (menjadi ASN) semua,” kata Nunuk.

Nunuk menjelaskan bahwa guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak tahun 2021 berjumlah 544.000 orang. Proses seleksi guru ASN PPPK yang sudah berlangsung 2023 hingga tahun ini diharapkan akan ada tambahan sebanyak 296.000 orang guru ASN PPPK baru.